Pengawasan yang lemah dari Senayan membuat aparat hukum lebih ugal-ugalan melakukan tindakan extra judicial. Hal ini dibuktikan dengan penembakan dokter Sunardi oleh Densus 88 hingga tewas.
Mestinya para wakil rakyat di Senayan berani berbicara lantang karena mereka punya hak imunitas.
Kritik itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah.
Fahri mengaku sedih menyaksikan para anggota DPR yang seharusnya melakukan pengawasan, justru menonton seluruh tindakan semena-mena aparat hukum.
“Lama-lama kita (Fahri Hamzah) curiga bahwa sebetulnya mereka bersekongkol,” tutur mantan legislator Komisi III DPR RI itu.
Dia mengkritik keras DPR yang dinilai diam saja menyikapi tindakan aparat penegak hukum yang diduga melakukan penindakan di luar proses hukum atau extra judicial.
"Seharusnya yang punya kekebalan, melawan sekuat tenaga bukannya malah diam seribu bahasa,” kata ketua DPR RI periode 2014-2019 itu di Twitter akun @Fahrihamzah, Sabtu (12/3).
Fahri hingga kini masih menunggu inisiatif dari 575 anggota DPR RI atau fraksi yang mewakili seluruh parpol peserta Pemilu 2019, berani menggunakan hak imunitas mempersoalkan extra judicial dari aparat hukum.
“Begitu banyak hak lainnya untuk membongkar tindakan-tindakan sewenang-wenang dan extra judicial di lapangan,” cetus pria kelahiran Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon menyinggung keadilan, seperti tertuang dalam sila ke-2 Pancasila menyikapi tewasnya dokter Sunardi oleh Densus 88.
“Seharusnya kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi praktiknya kebiadaban yang tidak adil tanpa kemanusiaan,” tulisnya di Twitter akun @fadlizon, Jumat (11/3) dikutip dari jpnn.com. (ima/rtc)