Pernyataan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas tentang aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala harus disikapi bijaksana masyarakat Aceh.
"Misalnya memang ada daerah-daerah yang terganggu, tentu masyarakat di daerah itu akan melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tgk Faisal Ali, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (26/2).
Menurut Tgk Faisal, Aceh tidak perlu aturan sebagaimana yang atur dalam surat edaran Menteri Agama tersebut. Dia menyarankan pemerintah untuk biarkan masyarakat mengurus hal semisal pengeras suara secara adat istiadat.
BACA JUGA: Tanah Minangkabau Haram Diinjak Menag Yaqut, Aceh Tidak Perlu SE soal Suara Toa Masjid
Ditambahkannya, apabila pengeras suara tidak diperkenankan, masyarakat muslim di kampung-kampung yang jauh dari masjid atau musala tidak mendengar waktu salat.
Sebaliknya, ada juga rumah-rumah yang dekat dengan masjid dan musala. “Jadi kita kembalikan saja kepada masyarakat untuk dimusyawarahkan dengan kearifan lokalnya."
"Bagaimana cara mengatur dan menyampaikan syiar kita dan ibadah kita, baik di bulan Ramadan ataupun di hari biasa," lanjut Faisal.
BACA JUGA: Haram Menag Yaqut Menginjak Tanah Minangkabau, Ketua Adat Minangkabau: Ini Islam Sejati
Ihwal pernyataan Yaqut yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing, menurut Faisal, Menag Yaqut tidak sedang membandingkan dua hal itu. Dia mengatakan berbeda halnya jika Yaqut membuat permisalan.
"Namun secara kearifan, menjaga perasaan, alangkah baiknya tidak disampaikan contoh seperti itu. Namun lebih baik diberikan contoh-contoh yang lain," ucapnya.
Ditambahlan Faisal, Yaqut tidak membandingkan. Dia hanya memberikan contoh supaya tak menimbulkan fitnah di antara sesama muslim.
Namun dalam konteks keagamaan dan syiar, Yaqut dan pejabat publik lain tidak pantas membuat perbandingan seperti itu.
BACA JUGA: Duh! Sambut Baik SE Menag, Ade Armando Bilang Suara dari Masjid Memang Kerap Bikin Masalah
“Kami berharap komunikasi pejabat-pejabat publik harus lebih arif dengan mempertimbangkan perasaan masyarakat. Ini yang perlu sekali dijaga," tutup Faisal.
Sebelumnya Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat Fauzi Bahar menyatakan haram Menag Yaqut Cholil Qoumas menginjak tanah Minangkabau.