Bukan hanya soal nama Nusantara yang diperdebatkan hingga kini, proses penganggaran megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi sorotan.
Apalagi, awalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanainya. Meskipun pada perkembangannya belakangan pernyataan itu diralat.
Nah, karena APBN 2022 sudah disahkan sebelum UU IKN diketok, APBN pun tidak menganggarkan alokasi khusus untuk anggaran IKN. Hingga pada akhirnya refocusing anggaran menjadi opsi dan pelibatan pihak swasta sebagaimana pernah digaungkan dari awal.
"Sejak awal kita mengkoreksi bahwa ini proyek yang terburu-buru, tidak dipikirkan dengan matang, anggarannya pun juga terbukti tidak terpikirkan dengan matang," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Kamis (3/2).
"Ini bukti benarnya koreksi dan sikap PKS," ungkapnya lagi.
Bahkan, menurut Hidayat, naskah akademik UU IKN juga baru diserahkan belakangan dan sangat bermasalah. PKS, kata Hidayat, sudah menyatakan secara terbuka baik di Panja RUU IKN maupun di Rapat Paripurna, sikapnya tegas menolak UU IKN.
"Karena memang selain (UU IKN) tidak diperlukan, tidak prioritas, juga menang tidak dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah. Terbukti, dari naskah akademik bermasalah, anggarannya (juga masalah)," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta.
Atas dasar itu, Hidayat merasa heran dengan sikap pemerintah yang tidak mempersiapkan anggaran tersebut.
"Jadi karenanya, mudah-mudahan ini bagian daripada akan mencerahkan MK untuk menerima JR dan membatalkan UU IKN," pungkasnya. (rmol/zul)