Menggeliatnya kembali bisnis prostitusi di eks Lokalisasi Peleman di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal semakin meresahkan. Tempat maksiat yang banyak disebut sebagai darul nikmat itu harus segera ditertibkan.
Apalagi letaknya yang berada persis di tepi Jalan Pantura Tegal-Pemalang itu, dianggap sangat strategis bagi para pelaku bisnis esek-esek. Pernyataan itu diungkapkan Ketua Karang Taruna Kabupaten Tegal, Edi Sulistiyanto, Selasa (25/1).
Menurutnya, tempat prostitusi itu sebenarnya sudah ditutup saat almarhum Enthus Susmono menjabat bupati Tegal pertengahan Mei 2017 silam. Namun, sepertinya penutupan itu diabaikan masyarakat sekitar di lingkungan eks lokalisasi terbesar di Kabupaten Tegal tersebut.
Sehingga mereka tetap melakukan berbagai aktivitas bisnis haram, seperti melayani hasrat lelaki hidung belang yang membutuhkan hiburan. Terbaru, masih adanya praktik prostitusi itu dibuktikan dengan tewasnya salah seorang wanita pekerja seks komersial (PSK).
"Senin (24/1) lalu, ada seorang wanita yang diduga PSK dibunuh oleh teman kencannya. Berarti, eks Lokalisasi Peleman masih aktif beroperasi, dan harus segera ditertibkan," kata Edi lantang.
Edi juga menyayangkan kinerja Satpol PP Kabupaten Tegal yang kurang maksimal dalam menangani permasalahan tersebut. Mestinya, petugas Satpol rutin melaksanakan operasi atau razia di sejumlah tempat yang kerap digunakan untuk ajang prostitusi.
Sebab, tempat maksiat di wilayah Pantura Kabupaten Tegal cukup banyak. Tidak hanya di eks Peleman. Tapi juga di Pantai Larangan Desa Munjungagung Kecamatan Kramat.
Disinyalir, di pantai tersebut banyak warung remang yang digunakan untuk transaksi prostitusi. "Di pantura juga banyak tempat prostitusi yang berkedok panti pijat, ini harus segera ditindak," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Rudi Indrayani meminta kepada dinas terkait untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap aktifitas di eks lokalisasi Peleman. Rudi menilai, tempat prostitusi itu ternyata masih beraktifitas.
“Kami minta untuk dilakukan penindakan,” kata politikus Partai Gerindra ini. (yer/zul)