Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak pernah mengajukan calon presiden maupun wakil presiden dalam kontestasi politik. Yang ada adalah kader NU yang dicalonkan.
“Sebagai organisasi kader yang besar, NU memiliki ketokohan sampai ke ranting tingkat desa, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW,” kata Ketua PBNU Marsudi Syuhud di Jakarta, Senin (13/12).
Menurutnya, ada anggota NU yang menjadi anggota DPR, gubernur, wali kota, serta bupati. Pandangan moderat NU tidak hanya berpengaruh di Indonesia. Tetapi juga di dunia.
Marsudi menegaskan NU tidak terkooptasi hanya pada satu partai. “Kalau dibilang hanya terkooptasi pada satu partai, maka nggak ada wali kota dan bupati yang dari partai-partai existing. Seperti Partai Golkar dan PDIP. Ini cara baca yang salah,” paparnya.
Dia mengungkapkan muktamar NU, atau pertemuan besar para wakil organisasi NU, tidak hanya membahas soal suksesi ketua umum dan rais aam.
Tetapi juga membahas politik kenegaraan. Seperti soal perubahan iklim, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dan Rancangan Undang-Undang Asisten Rumah Tangga.
“Said Aqil juga memiliki legasi dalam keilmuan. Seperti membangun pendidikan dari desa ke kota melalui pondok pesantren,” tutupnya.
Sementara itu kemunculan kelompok 212 dinilai bukan momen kebangkitan Islam. Kelompok itu memiliki tujuan politik yang mengatasnamakan agama.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj melalui video yang ditayangkan di akun TVNU, Senin (13/12). Dia menolak tegas kemunculan 212 dikaitkan dengan kebangkitan Islam.
"Contoh misalkan menghadapi 212. Itu luar biasa bagi saya. Luar biasa kerasnya tantangan itu. Ada sebagian dari NU juga. Katanya kesempatan kebangkitan Islam. Menurut saya itu bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena jelas itu tujuannya politik yang mengatasnamakan agama," tegas Said Aqil.
Menurutnya, memang banyak orang yang bersuara mengenai 212. Namun, lanjut Said, orang yang menolak kelompok tersebut secara keras hanya dirinya.(rh/zul)