Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara agar tidak ketergantungan terhadap hutang.
Pasalnya, posisi utang Indonesia semakin membesar hingga mencapai USD 423 Miliar atau setara dengan Rp6.026 triliun hingga hari ini.
Bahkan, utang luar negeri pemerintah pada Kuartal III-2021 sebesar USD 205,5 miliar atau tumbuh 4,1 persen. Hal ini menunjukkan buruknya pengelolaan utang yang dilakukan oleh Pemerintah, khususnya utang luar negeri.
Ia juga mengingatkan, Bank Dunia (World Bank) sudah memasukkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia.
“Bank Dunia telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 dengan utang luar negeri yang telah mencapai lebih dari Rp.6.000 Triliun. Hal ini harusnya menjadi perhatian Pemerintah untuk lebih berhati-hati dan mengurangi penggunaan utang," ujarnya dikutip Kamis (18/11).
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah terkait rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah mencapai 42 persen.
Syarief Hasan menyebut, besarnya utang negeri harusnya menjadi prioritas pemerintah untuk dikelola dengan baik sebagaimana janji pemerintah.
“Utang luar negeri yang semakin membludak akan semakin membebani keuangan negara. Harusnya pemerintah mengurangi proyek-proyek besar yang memakan dana besar dari utang namun tidak dinikmati oleh masyarakat kecil," ungkap Syarief Hasan.
Ia juga menegaskan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri. Sebab rasio utang terhadap PDB semakin mendekati ambang batas 60 persen.
"Apalagi, rasio utang Indonesia kemungkinan masih akan terus naik beberapa waktu mendatang, terutama karena tidak adanya itikad yang ditunjukkan oleh Pemerintah untuk mengurangi penggunaan utang dalam pembangunan infrastruktur yang kurang prioritas," beber Syarief. (khf/zul)