Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang melakukan somasi dan laporan pidana terhadap aktivis Lokataru Haris Azhar dan KontraS Fatia Maulidiyanti mendapat tantangan dari Faisal Basri.
Hal ini mendapat sorotan dari Pengamat Politik Indonesia Refly Harun.
Menurutnya, perlu memahami peran publik. Peran publik tersebut jangan dimatikan dengan ancaman-ancaman somasi atau ancaman dilaporkan kepada polisi.
“Karena kita tentu menginginkan sebuah negara yang melindungi segenap bangsa, memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menjalankan perannya. Termasuk peran melakukan kontrol atau kritik terhadap jalannya kekuasaan,” katanya, dikutip dari Fajar.co.id yang mengutip melalui channel YouTube Refly Harun, Senin, (11/10).
Ia menyebutkan, LBP adalah menteri yang sangat dipercaya Presiden Jokowi dan merupakan tangan kanan Jokowi yang menyelesaikan banyak masalah.
“Tapi bagaimana pun, berapa besar pun jasanya seseorang bagi negara pasti tidaklah punya legitimasi kalau yang bersangkutan terlibat praktik-praktik yang tidak sesuai dengan good government dan clean government,” jelasnya.
Lebih jauh ia menerangkan, Indonesia menginginkan sosok yang berjasa yang work capable tapi juga sosok yang clean and clear. Sosok yang menjalankan praktik pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik dan tentu saja menghargai demokrasi, menghargai kebebasan berpendapat secara lisan dan tulisan.
“Saya termasuk yang menyesalkan pelaporan atau somasi tersebut karena ini sesungguhnya bisa diselesaikan dalam pola demokrasi yaitu menyampaikan data tandingan, data sandingan dan meminta di tempat yang sama."
Setelah itu, kata dia, terserah publik bagaimana menilainya. Karena publik juga punya kewarasan sendiri.
Menurutnya, publik tidak akan terpengaruh kalau cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara yang elegan.
“Misalnya saya merasa difitnah, jauh lebih baik saya minta klarifikasi kepada orang yang memfitnah tersebut ketimbang saya melaporkannya kepada pihak kepolisian,” sambungnya.
Karena, menurut dia, kalau misalnya melaporkan kepada pihak kepolisian, jelas apa yang dituduhkan tersebut tidak memiliki informasi tandingan dan sandingan.
“Ini tantangan Faisal Basri, ngeri-ngeri sedap. Karena Faisal Basri pasti orang yang sudah pasti mengikuti bagaimana permainan, praktik bisnis kotor di Republik Indonesia ini. Termasuk juga barangkali praktik kotor oleh pejabat publik di lingkar kekuasaan Presiden Jokowi. Siapapun dia, who ever?,” ujarnya.
“Kita tidak menyebut namanya karena kita tidak tahu persis tapi orang seperti Faisal pasti memiliki data dan fakta mengenai praktik-praktik kotor orang tersebut. Makanya dia selain menantang LBP, dia juga menantang Presiden Jokowi untuk membersihkan, untuk mengambil tindakan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” imbuhnya dikutip dari Fajar. (selfi/fajar/ima)