Ekonom senior Rizal Ramli mahfum dengah hutang gelap atau tersembunyi Indonesia kepada China, yang tidak tercatat dalam laporan keuangan pemerintah.
Rizal Ramli yang akrab disapa RR ini mengetahui strategi atau skema pinjaman yang dibuat negeri tirai bambu itu memiliki tujuan tertentu. Yakni, meraup sebesar-besarnya keuntungan, dan membuat suatu negara bergantung hingga waktu yang cukup lama.
Sosok yang kerap disapa RR ini menerangkan, utang gelap yang digelontorkan China ke negara-negara mitranya, termasuk Indonesia, difasilitasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta China.
"Sebetulnya difasilitasi oleh negara, cuma pemberi pinjamannya itu BUMN China atau perusahaan swasta China. Jadi harusnya sih masuk ke data utang piutang kita," ujar RR dalam video wawancaranya dalam program Kabar Indonesia Petang TVOne, yang di posting melalui Instagram pribadinya, Kamis (8/10).
Menurut mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini, hasil penelitian Aid Data mengenai hutang gelap Indonesia ke China ini sudah tepat, dan nilainya memang berada di kisaran Rp266 triliun.
"Jadi angkanya saya kira benar. Cuma pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai hutang negara," keluhnya seperti yang dikutip dari rmol.id.
RR mengkalkulasi jika hutang gelap tersebut ditambahkan dengan utang pokok negara yang tercatat kini sudah berkisar Rp400 triliun, dan sekitar Rp370 triliun untuk bunganya dalam setahun, total nilai utang negara sudah semakin menumpuk.
"Jadi totalnya itu (utang yang tercatat) Rp770 triliun, satu tahun. Apalagi ditambah utang yang tidak tercatat ini, bisa jadi lebih dari Rp800 triliun," tuturnya.
Selain itu, dalam model bisnis China tidak dikenal metode utang piutang pada umumnya. Yaitu, besaran utang yang dipinjamkan disesuaikan dengan kemampuan bayar orang yang berutang.
"Dalam konteks China itu istilahnya lend to own. Dia sengaja pinjamkan lebih besar daripada seharusnya (kemampuan kita) supaya enggak mampu bayar," beber RR.
Sebagai contoh, RR menyebutkan hutang yang diberikan China kepada Sri Lanka yang tengah membangun proyek pelabuhan skala besar yang membutuhkan biaya sangat mahal. Namun, pendapatan dari traffic pelabuhan tersebut sedikit.
"Akhirnya di Srilanka BUMN-nya enggak mampu bayar. Akhirnya diperpanjang kontraknya menjadi 2x99 tahun, hampir 200 tahun. Atau sahamnya mereka (China) ditingkatkan," ungkapnya.
Hal yang sama, menurut RR, bisa terjadi di Indonesia pada proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dia khawatir mayoritas saham dari proyek tersebut dimiliki China, hanya karena BUMN tidak mampu membayar.
"Kecuali kita tegas. Karena proyek ini kemahalan, tentu tanggung jawab kontraktornya, harus ada sanksinya," tegas mantan Kepala Bulog ini.
Maka dari itu, RR menyimpulkan bahwa China tengah memainkan model bisnis yang tidak resmi untuk mendongkel potensi ekonomi banyak negara termasuk Indonesia.