Organisasi perempuan muslim bagian dari Nahdlatul Ulama, yang biasa disebut dengan Fatayat NU, mengambil peran dalam penyelenggaraan JKN -KIS di Indonesia.
Mendasari program Global Partnership for Social Accountability (GPSA) Fatayat NU bekerjasama dengan Akatiga yang digandeng oleh World Bank, bergerak pada upaya pendampingan dan advokasi pada para penerima manfaat JKN -KIS.
Kegiatan itu tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh bupati Tegal, yang saat itu diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Hendardi dan juga Ketua Fatayat NU Ida Hidayati pada Sabtu (25/9) di Pendopo Amangkurat Pemda Kabupaten Tegal.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tegal Yusef Eka Darmawan memberikan apresiasi adanya organisasi keagamaan yang memberikan kontribusi atas kesuksesan program JKN-KIS.
Melalui kegiatan pendampingan untuk memastikan kepesertaan JKN warga Desa Balapulang, Fatayat NU diharapkan dapat menjadi jembatan strategis antara warga dengan BPJS Kesehatan.
"Program JKN-KIS terbuka bagi siapapun rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kesehatan sebagai salah satu pilar kebutuhan dasar manusia perlu diperjuangkan agar dapat dirasakan secara adil dan merata. Oleh karenanya, BPJS Kesehatan sebagai pengemban amanah untuk menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan menyambut positif peran serta Fatayat NU dalam mengawasi jalannya program ini di masyarakat." ujarnya.
Kabupaten Tegal, khususnya Kecamatan Balapulang selaku pilot project pada kegiatan ini sudah bersiap sejak lama agar dapat berkontribusi memajukan negeri.
Pada program yang diberi nama Suara Perempuan Mengawasi JKN-KIS ini, kader Fatayat NU akan berkolaborasi dengan stakeholder dalam mengawal program JKN. Stakeholder yang dimaksud antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Akatiga, BPJS Kesehatan, dan aparat desa.
Turut hadir pula peneliti senior Akatiga sekaligus berperan sebagai Quality control Program ini, Isono Sadoko yang mengatakan Fatayat NU juga akan memastikan status kepesrtaan warga desa, khususnya Balapulang ini dalam kondisi aktif atau tidak.
"Peserta PBI yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit ataupun puskesmas, akan dipantau apakah mendapatkan hak yang sesuai atau tidak di lapangan. Tentunya hal ini tetap didukung data dari BPJS Kesehatan dan instansi terkait dalam sampling yang dilakukan. " imbuhnya.
"Semoga dengan keterlibatan dan dukungan dari berbagai pihak, penyelenggaraan program jaminan kesehatan ini dapat berjalan lebih baik lagi dan memberikan manfaat kesehatan maksimal bagi peserta," tandasnya. (*/ima)