Pernyataan tegas Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto jika partainya akan memberi sanksi disiplin kepada kader terkait Pilpres 2024, ditanggapi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Sebelumnya PDI Perjuangan akan memberikan sanksi disiplin kepada kadernya yang mendeklarasikan atau dideklarasikan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024 mendatang.
Seperti diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan kader PDIP yang sudah mendapat dukungan dari relawan yang mendeklarasikan Ganjar sebagai salah capres nantinya.
“Langkah saya tetap sama, urus Covid,” kata Ganjar lewat pesan singkat pada wartawan, Senin (20/9).
Gubernur Jawa Tengah ini selalu menjawab hal serupa ketika ditanya soal isu Pilpres 2024. Yaitu akan fokus mengurus penanganan Covid-19 terlebih dahulu.
Hal itu pula yang diungkapkan Ganjar Pranowo ketika ditanya langkah selanjutnya setelah PDIP menyebut akan memberi sanksi kepada kader yang dideklarasikan relawan menjadi Capres 2024.
Gubernur Ganjar Pranowo juga menegaskan untuk urusan Pilpres, PDIP selalu tegak lurus arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dan ini sesuai dengan keputusan Kongres PDIP.
“Soal Pilpres sesuai keputusan kongres PDIP menjadi kewenangan Ketum, Bu Mega,” tegasnya dilansir detikcom.
Berita sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan PDIP akan memberi sanksi disiplin kepada kader yang menyebut atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024.
“Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai,” ucap Hasto Kristiyanto saat dihubungi, Senin (20/9).
“Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” ucapnya.
Hasto beralasan keputusan itu didasarkan pada pertimbangan yang harus matang berkaitan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, tanggung jawab sebagai presiden terpilih nantinya juga berat.
“Partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner, mengingat urusan presiden dan wakil presiden harus melalui pertimbangan yang benar-benar matang,” jelasnya.
“Terlebih dengan tanggung jawab presiden yang sangat berat untuk perbaikan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia,” ujarnya lagi.
“Dengan demikian pertimbangannya harus matang dan benar-benar memerhatikan seluruh aspek strategis kepemimpinan negara,” lanjutnya.