Pemerintah harus bersikap tegas terhadap pelanggaran kapal-kapal Cina di kawasan Laut Natuna. Negara, harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Karena menyangkut kedaulatan bangsa dan negara.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan kawasan ini masuk wilayah kerja migas di lepas pantai Indonesia. Jangan sampai, manuver kapal Cina itu menganggu upaya untuk meningkatkan lifting minyak.
Yakni sesuai target, menuju satu juta barel per hari di 2030, baik melalui eksplorasi cadangan baru maupun eksploitasi, sebagaimana dilakukan di wilayah kerja migas blok Tuna ini.
"Pemerintah jangan lambat mengambil tindakan atas gangguan dan provokasi dari kapal-kapal negara asing. Bila dibiarkan, dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan proses kerja migas di wilayah tersebut," ujar Mulyanto dalam siaran pers, Senin (30/8).
Mulyanto minta pemerintah memastikan tidak ada provokasi atau tindakan-tindakan lain dari pihak asing yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia di wilayah kerja migas blok Tuna ini.
Pemerintah juga harus segera mengambil tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehinga kerja eksplorasi maupun eksplotasi di wilayah kerja migas tersebut, berjalan lancar sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.
Sebelumnya Energyvoice.com melaporkan terjadi gangguan pengeboran Harbour Energy di Blok Tuna oleh kapal berbendera China.
Dikatakan insiden tersebut mengganggu proses pengeboran minyak nasional yang dikerjasamakan dengan perusahaan Rusia di Laut China Selatan (LCS). (khf/zul/fin)