Hingga saat ini, tercatat 7000 RT di Jawa Tengah sudah berstatus zona merah. Karenanya, seluruh bupati/wali kota di Jateng diminta melakukan lockdown pada rukun tetangga (RT) yang masuk kategori risiko tinggi Covid-19.
Hal ini sesuai instruksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai rapat penanganan Covid-19 bersama wamenkes secara daring, Senin (28/6).
"Kalau kemarin ada 5700 RT yang masuk zona merah, hari ini sudah 7000 lebih. Maka saya minta harus lockdown. Harus sekarang, kalau kemarin nggak, maka sekarang harus," kata Ganjar.
Ganjar menerangkan, dengan lockdown tingkat RT itu, maka penanganan kasus Covid-19 di Jateng bisa dikendalikan. TNI/Polri, lanjut Ganjar, sudah siap untuk melakukan pengamanan.
"Nanti pengamanan dari Babinsa/Bhabinkamtibmas. Sudah kami komunikasikan," ucapnya.
Ganjar menjelaskan, kasus Covid-19 di Jateng kian meningkat dari minggu sebelumnya. Saat ini, tercatat ada 25 kabupaten/kota di Jateng yang masuk zona merah.
"Maka saya akan kirimkan instruksi khusus. Kalau kemarin kan hanya surat edaran, rasanya kalau hanya surat edaran kurang maksimal. Maka sekarang saya keluarkan perintah, instruksi. Mudah-mudahan nanti malam instruksinya sudah jadi dan langsung saya bagikan," jelasnya.
Ada beberapa poin dari instruksi Ganjar kepada bupati/wali kota itu. Selain lockdown seluruh RT yang masuk zona merah, Ganjar juga meminta adanya keseragaman dalam penanganan Covid-19 antarwilayah di Jateng.
"Kalau kemarin saya melihat ada yang beda-beda. Maka sekarang harus diseragamkan. Misalnya kalau ada satu daerah yang effort-nya bagus terkait penambahan tempat tidur di rumah sakit atau isolasi terpusat, daerah lainnya juga harus ikut. Sebab kalau tidak, maka rakyat akan cari fasilitas-fasilitas bagus di daerah tetangga," ucapnya.
Masing-masing kepala daerah, lanjut Ganjar, diminta memiliki tanggung jawab pada rakyatnya. Kalau itu dilakukan, maka sinergitas akan bisa berjalan.
"Bupati/wali kota punya dong tanggung jawab pada rakyatnya di wilayah masing-masing, jadi tolong saling membantu. Kalau masing-masing tanggung jawab pada daerahnya sendiri, maka ini akan bagus," ucapnya.
Tidak hanya itu, Ganjar juga meminta kegiatan yang menimbulkan keramaian semuanya ditunda. Bahkan, bupati/wali kota diminta tak segan untuk melarang semua kegiatan yang berpotensi dihadiri banyak orang.
"Kalau nekat, bubarkan. Tidak boleh ragu. Karena kondisi ini butuh perhatian lebih serius lagi," ucapnya.
Ganjar juga mengatakan, pengetatan-pengetatan yang dilakukan saat ini sebaiknya dilakukan di seluruh daerah risiko tinggi di Indonesia. Dirinya meyakini, pembatasan tidak bisa optimal jika hanya di wilayah teritorial salah satu pemerintahan saja.
"Ini mesti satu pulau kompak. Jadi kalau memang mobilitas warga dikurangi, mari kita bersama-sama stop mobilitasnya," pungkasnya. (*/ima)