Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa menjawab gamblang rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurutnya, draf tersebut bocor sebelum Presiden Jokowi menyerahkannya ke DPR.
Sri Mulyani mengaku bingung alasan naikknya PPN yang sudah terlanjur bocor ke publik. Padahal, pembahasan antara pemerintah dengan DPR belum sama sekali dilakukan.
Idealnya, setelah pembahasan rampung, pemerintah baru bisa memberikan penjelasan dan sosialisasi ke masyarakat.
"Dari sisi etika politik belum bisa memberikan penjelasan ke publik. Karena ini belum kami sampaikan ke DPR. Situasinya jadi agak kikuk. Jadi kami tidak dalam posisi bisa menjelaskan keseluruhan rencana pajak kita," terangnya, Kamis (10/6).
Menurutnya, dengan bocornya draf tersebut, banyak informasi yang diterima hanya sepotong dan tidak tersampaikan secara lengkap. Karena yang diterima hanya sepotong, lanjut Sri Mulyani, sehingga pemerintah dinilai tidak memperhatikan kondisi masyarakat pada saat sekarang.
Ia juga meminta masyarakat sabar menunggu kelanjutan dari pembahasan kenaikan pajak tersebut. Yakni menunggu selesai pembahasan antara pemerintah dengan DPR.
"Akan dilihat waktunya. Apakah bisa dibahas sekarang, pondasinya seperti apa, dam siapakah dalam perpajakan yang disebut gotong royong. Siapa yang pantas dipajaki, itu semua perlu dijelaskan secara lengkap," bebernya.
Ia melanjutkan, dalam pembahasan nantinya, juga akan dibahas pasal per pasal. Sehingga alasan kepana usulan tersebut disampaikan harus jelas dan bisa dipahami.
Sri Mulyani juga menambahkan, jika rencana kenaikan pajak tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Alasannya, belum ada pembahasan antara pemerintah dengan DPR.
"Pemerintah tidak mungkin melakukan kebijakan perpajakan tanpa diskusi dengan DPR. Itu saja dulu jawabannya," tandasnya. (khf/zul/fin)