Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima undangan debat terbuka mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Kamis (3/6) kemarin.
Undangan tersebut ditujukan kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk beradu argumentasi melawan Direktur Kampanye dan Sosialiasi Antikorupsi nonaktif KPK, Giri Suprapdiono.
Akan tetapi, pada acara yang dihelat Jumat (4/6) itu, hanya Giri yang hadir. Firli tak dapat memenuhi undangan lantaran disebut berkeinginan mengakhiri polemik mengenai peralihan status pegawai KPK menjadi ASN di ruang publik.
"Kami telah merespon surat tersebut bahwa Ketua KPK tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/6).
Ali mengatakan, dalam undangan tertulis debat terbuka akan dilaksanakan di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, yang merupakan area publik.
Namun, dirinya menyayangkan alih-alih diselenggarakan di pelataran Kantor KPK, debat justru dilakukan di ruang wartawan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.
"KPK menyayangkan acara debat tersebut yang kemudian dilakukan di ruang pers KPK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu," ucapnya.
"Kami berharap dukungan publik untuk menciptakan situasi yang kondusif demi kelancaran tugas-tugas pemberantasan korupsi oleh KPK," kata Ali menandaskan.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono menyebut rencana debat terbuka bersama Ketua KPK Firli Bahuri dimaksud sebagai ajang penjelasan kepada publik mengenai polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menyebabkan 75 pegawai KPK gagal dilantik sebagai ASN.
Pasalnya, menurut dia, terdapat banyak pertanyaan yang muncul imbas penyelenggaraan asesmen TWK yang dinilai tertutup itu. Ia menegaskan, debat diselenggarakan bukan untuk membuktikan pihak yang menang dan kalah.
"Tetapi yang penting bukan menang kalah, ini sarana kita untuk mencerdaskan pada publik, karena tes wawasan kebangsaan ini tertutup sekali," kata Giri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/6).
Giri menyebutkan, hingga saat ini ia dan ke-74 pegawai lain yang tidak lulus TWK tidak mengetahui dirinya masuk ke kategori pegawai yang bakal dipecat atau dibina.
Bahkan, ia dan 74 pegawai lain mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang mewawancarai mereka. (riz/zul/fin)