Menjelang penerapan pembelajaran tatap muka, pemerintah diminta untuk segera menuntaskan program vaksinasi Covid-19 bagi para tenaga pendidik. Sehingga memberikan keyakinan kepada mereka yang akan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri saat melakukan kegiatan di Kota Tegal mengatakan, dari pantauannya, rata-rata sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan tatap muka pada Juli 2021 mendatang sudah siap. Sayangnya, vaksinasi untuk tenaga pengajar sampai sekarang masih belum selesai.
“Kendalanya, vaksinasi untuk tenaga pendidikan atau guru, itu tidak ada alamat yang jelas. Seperti pada tahap pertama, itu jelas disebutkan sasarannya tenaga kesehatan nakes. Sehingga, saat vaksin tiba di wilayah, diberikan untuk lainnya," ujarnya.
Menurut Fikri, evaluasi belajar dari rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari Kemendikbud efektivitasnya hanya 36 persen, jadi 64 persen tidak efektif. Artinya selama pandemi Covid-19 hampir dua tahun, siswa tidak teredukasi dengan baik.
Karenanya, kata Fikri, Komisi X DPR RI menyetujui tatap muka karena kepentingan pendidikan. Namun, setiap sekolah harus menerapkan aturan dan syarat yang sudah ditetapkan.
"Bagaimana caranya agar tidak ada klaster baru. Semua aturan Prokes harus dijalani,” terangnya.
Selain itu, lanjut Fikri, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan vaksinasi kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidikan, untuk menunjangnya. Kemudian sistem pembelajaranya juga perlu dipertimbangkan.
"Bergilir atau dikurangi volumenya yang semula 40 siswa menjadi 20 siswa. Ini untuk menghindari kerumunan. Karena pendemi Covid-19 ini diperkirakan masih lama berakhir, apalagi dengan munculnya varian baru," tandasnya.
Fikri juga memandang perlunya opsi bagi siswa yang tidak diizinkan oleh orang tuanya mengikuti tatap muka. Mereka juga harus dikasih ruang.
"Siswa ini harus diberi haknya, jangan dikurangi haknya kemudian nilainya dikurangi. Orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mengikuti PTM karena khawatir akan tertular juga perlu dihargai,” tandasnya.
Anggota DPRD Kota Tegal Fraksi PKS Bayu Arie Sasongko mengatakan, pihaknya mengusulkan adanya anggaran khusus bagi persiapan tatap muka itu. Termasuk untuk melaksanakan bimbingan teknis bagi tenaga pendidik.
"Sehingga penerapan protokol kesehatan bisa terstandarisasi. Kalau selama ini yang jadi pengamatan saya masih berbeda," ujar Bayu.
Bayu juga menambahkan, pihaknya juga mendorong agar vaksinasi bagi tenaga pengajar dan pendidik juga segera dituntaskan. (muj/ima)