Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes hingga saat ini baru mengalokasikan anggaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) sebesar Rp15 miliar. Jumlah tersebut dinilai masih belum cukup untuk menutup tunggakan insentif nakes yang mencapai puluhan miliar.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah elemen mengomentari perihal alokasi anggaran insentif nakes yang dirasa masih kurang.
Terbaru, muncul tanggapan dari Ketua PCNU Kabupaten Brebes Syamsul Maarif.
Menurutnya, Pemkab Brebes dinilai zalim jika tak bisa mengupayakan untuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di wilayahnya. Sebab, selain sudah menjadi kebijakan, para nakes sudah menjalankan tugasnya yang sangat berisiko. Namun hingga dua tahun ini masih banyak yang belum mendapatkan insentif sebagai haknya.
"Jika kewajiban mereka (nakes) sudah dikerjakan, maka mereka berhak mendapatkan haknya yang sudah dijanjikan. Apalagi, selama menangani Covid-19 ini mereka kerjanya sangat berisiko. Jika tidak dapat haknya, maka itu tidak adil, tidak adil berarti zalim," ujarnya, Minggu (30/5).
Dikatakannya, hingga saat ini pihaknya banyak menerima masukan terkait perihal insentif nakes. Ditambah, mayoritas nakes adalah warga NU. Karenanya, PCNU mendesak bupati segera mengambil langkah cepat.
"Terus terang kami kaget dan prihatin. Untuk itu, kami meminta bupati untuk bisa mencari solusi dan jalan ke luar terkait permasalahan ini," terangnya.
Sebelumnya, pemkab beralasan anggaran untuk nakes dari peralihan APBN tidak bisa dicairkan karena APBD sudah ditetapkan.
Dari alokasi keseluruhan mestinya Rp75 miliar, di APBD Brebes tahun ini hanya dialokasikan Rp 15 miliar saja.
Terkait dalih ini, Bendahara PCNU Brebes Nasirul Umam yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Brebes menganggap itu jangan menjadi alasan final. Sebab, masih ada kemungkinan APBD untuk direvisi kembali bersama DPRD.
"Saya yakin ada solusi dan bisa mencari jalan ke luar atas permasalahan ini. Apalagi masih ada kegiatan lain yang tidak terlalu prioritas bisa ditunda anggarannya dan dialihkan untuk kekurangan insentif nakes Covid. Saya yakin masih bisa, toh masuk skala prioritas juga. Karena ini sangat melukai rasa keadilan para tenaga kesehatan kita kalau sampai mereka tidak mendapatkan haknya," pungkasnya. (ded/ima)