Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid menyatakan 24 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) kompak menolak mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan.
Hal ini diungkapkan Harun usai diputuskannya nasib ke-75 pegawai KPK yang tak lolos TWK dalam rapat koordinasi antara Pimpinan KPK, BKN, Kemenpan RB, dan Kemenkumham, Selasa (25/5) lalu.
Rakor tersebut memutuskan 51 pegawai di antaranya dipecat, sementara 24 orang lainnya akan dilakukan pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan.
"Kami sudah bersepakat dengan yang 75. Bahwa kami menolak untuk dibina. Jadi meski ada 24 yang akan dipisahkan dari 75, kami juga ndak akan mau. Kecuali, 75 itu secara otomatis dialihkan," kata Harun saat dikonfirmasi awak media, Kamis (27/5).
Ia menduga rakor tersebut hanya siasat belaka agar keputusan nasib ke-75 pegawai KPK sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alih-alih sejalan, menurutnya, para pimpinan lembaga itu justru melakukan pembangkangan.
"Tentulah, itu kan siasat, siasat seakan-akan telah mengikuti arahan presiden. Padahal senyatanya, mereka membangkang. Publik sudah pintar membaca strateginya," tuturnya.
Harun pun meminta agar seluruh pegawai KPK dialihkan statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia berharap agar para pimpinan mengakhiri polemik TWK yang berdampak pada pemecatan para pegawai KPK yang berintegritas.
"Pimpinan yang harus memiliki kearifan dan kebijakan menyikapi polemik ini. Pimpinan yang memulai, pimpinan juga yang mengakhiri," bebernya.
Adapun Harun Al Rasyid merupakan satu dari 75 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Meski nasib ke-75 pegawai itu telah ditentukan, Harun mengaku, belum menerima nama-nama para pegawai yang dipecat maupun dibina. (riz/zul/fin)