Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendesak pemerintah lebih aktif melobi pemerintah Arab Saudi agar vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia diakui sebagai persyaratan berhaji tahun ini.
Indonesia membutuhkan diplomasi intens agar pemerintah Arab Saudi mau mengakui jenis-jenis vaksin yang dipakai di Indonesia dan mendapatkan izin berhaji.
Amin meminta agar tim diplomasi gabungan yang terdiri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Agama (Kemenag) lebih intensif melobi pemerintah Arab Saudi.
“Bagaimanapun jemaah haji asal Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara-negara lainnya. Jika tahun ini belum juga diperbolehkan, antreannya akan makin panjang. Kasihan jemaah kita,” tegas Amin, Rabu (26/5).
Merujuk data Kementerian Agama, kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 221.000. Jumlah tersebut terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
Terungkap bahwa pemerintah Saudi membuat kebijakan vaksin yang disetujui adalah vaksin-vaksin yang berasal dari Amerika dan Eropa yaitu, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca. Dari ketiga vaksin tersebut, Indonesia baru punya vaksin AstraZeneca yang sesuai kriteria.
Merujuk penjelasan Direktur Utama Biofarma, Honesti Basyir, vaksin Sinovac yang merupakan vaksin terbanyak yang digunakan di Indonesia, saat ini masih dalam proses mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO.
Sesuai janji WHO, izin penggunaan darurat paling lambat akan didapatkan pada pekan kedua Juni 2021, sehingga masih cukup waktu agar jemaah haji Indonesia diperbolehkan berangkat ke tanah suci tahun ini.
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa musim haji tahun ini dibuka dengan kuota terbatas. Persoalannya, lanjut Amin Indonesia belum memiliki kepastian berapa alokasi kuota yang didapat tahun ini. (khf/zul/fin)