PDI Perjuangan diduga akan mencalonkan figur di luar Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Kemungkinan besar masih dari lingkaran trah Soekarno.
Meski begitu, potensi Ganjar dijagokan partai lain juga sangat terbuka. Apalagi dari beberapa survei elektabilitas capres 2024, Ganjar Pranowo kerap mengungguli kandidat-kandidat potensial lainnya.
"Potensi Ganjar dijagokan partai di PDIP juga sangat terbuka. Karena basis elektabilitas kepemimpinan nasional di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor ketokohan. Bukan basis mesin kepartaian. Itulah yang membuat SBY menang di Pilpres 2004, dan Jokowi menang di Pilpres 2014," tegas dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina, A Khoirul Umam di Jakarta, Senin (24/5).
Seorang tokoh berpotensi memenangi pilpres jika mampu membangun alasan pembeda dirinya dibanding patron politik lain. "Membangun sehingga masyarakat mudah mencerna pesan bahwa dirinya layak, pantas dan kredibel untuk diusung dalam percaturan politik nasional," jelasnya.
Menurutnya, Ganjar harus mampu menciptakan momentum politik tersebut. Tujuannya, agar dirinya dianggap layak untuk didukung oleh partai politik lain di luar PDIP.
"Jangan sampai tingginya popularitas dan elektabilitas Ganjar dibanding bakal capres lainnya, hanya semata-mata ditopang oleh faktor biasnya dukungan publik yang menjadi basis pemilih loyal PDIP. Atau, hanya karena faktor popularitas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah," tuturnya.
Tidak diundangnya Ganjar Pranowo dalam acara besar PDIP di Jawa Tengah, menegaskan adanya kompetisi dan faksionalisme kuat di tubuh PDIP.
Tingginya elektabilitas Ganjar tidak menjamin dirinya mendapatkan restu dari PDIP. Sikap politik Puan Maharani dan Bambang Wuryanto mengindikasikan restu politik PDIP di 2024 tidak akan diberikan kepada mereka yang berasal dari luar trah Soekarno.
Apabila Ganjar masih ingin mendapatkan restu PDIP, maka dia harus melakukan tiga hal. Pertama, Ganjar harus bisa membangun kepercayaan kepada faksi-faksi elit PDIP.
Tegaskan dirinya akan tetap berada dalam kontrol politik elit PDIP. Yakni sebagai petugas partai, bukan pemain solo yang berlabel PDIP.
Kedua, Ganjar harus mampu memastikan namanya bersih dari kasus lama yang sering dikaitkan dengan dirinya. Utamanya kasus korupsi e-KTP. Ketiga, Ganjar harus mampu menciptakan momentum politik. Yakni seperti yang dilakukan Jokowi pada awal 2013 lalu.
"Ganjar harus mampu menjelaskan kepada masyarakat di level nasional tentang justifikasi mengapa dirinya layak, perlu dan relevan untuk dipilih menggantikan Jokowi di 2024 mendatang," pungkas Umam. (rh/zul/fin)