Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan ada 97.000 data PNS yang setelah ditelusuri ternyata tidak ada orangnya. Ironisnya, mereka masih menerima gaji dari pemerintah setiap bulannya.
BKN juga mengungkapkan banyak data PNS yang belum diperbarui. Bahkan, banyak data PNS yang juga tidak jelas atau misterius.
Hal itu terungkap setelah BKN mendata PNS secara online 2014 lalu. Saat itu para PNS diminta mengisi sendiri data mereka.
Kondisi tersebut mendapatkan perhatian Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. Melalui keterangan resminya, senator muda tersebut berharap agar program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat segera memperbaiki kualitas data ASN se-Indonesia.
"Semoga program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat menjadi sistem database yang akurat. Tidak boleh lagi kedepan pemerintah kebobolan membayar gaji dan iuran lainnya yang nyatanya ASN-nya fiktif," ujar Sultan.
Selain itu Sultan minta agar pembayaran dari pemerintah selama ini kepada ASN fiktif dapat ditelusuri dan diaudit. Perlu ditelusuri dan dan diaudit ke mana uang pembayaran gaji sebanyak 97.000 ASN misterius dan tidak ada orangnya tersebut.
"Dan perlu juga diungkap apakah kejadian ini hanya persoalan data yang tidak diperbaharui atau mungkin ada unsur-unsur lainnya yang bersifat kesengajaan oknum tertentu. Maka selanjutnya mesti dipastikan secara transparan agar tidak menjadi tanda tanya bagi publik," tegas Sultan.
Sultan juga meminta agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah agar gencar melakukan sosialisasi pemutakhiran data ASN tersebut. Jika tidak tersampaikan secara masif, maka data yang akan terhimpun tidak akan memiliki validitas seratus persen dari data yang ada.
"Persoalan data memang menjadi salah satu momok utama dalam pemerintahan kita. Dan masalah ini sangat memiliki urgensi untuk segera diperbaiki. Sebab tanpa informasi data yang benar, maka sudah bisa dipastikan kebijakan yang akan dihasilkan pasti tidak benar," tutup Sultan. (khf/zul/fin)