Baru reda soal bipang Ambawang belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuat kehebohan baru.
Saat meninjau Jalan Tol Trans Sumatera pada ruas Pekanbaru – Padang, Seksi Pekanbaru – Bangkinang, Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan tanpa teks.
Menurutnya, keberadaan jalan Tol Trans Sumatera tersebut bisa menggerakkan perekonomian khususnya bagi warga sekitar. Sebab, produk-produk masyarakat bisa berpeluang bersaing dengan produk luar negeri.
“Dan produk-produk yang ada baik di Provinsi Riau dan di Provinsi Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik terutama dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara lain,” kata Jokowi saat peninjauan yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (19/5).
Pernyataan itu disampaikan di lokasi terbuka, di tengah ruas jalan tol yang sedang dalam proses pembangunan. Bahkan tanpa podium dan tenda peneduh, sebagaimana lazimnya protokol kepresidenan.
Penyebutan Padang sebagai provinsi direspon Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.
Pasalnya, Jokowi salah menyebutkan nama daerah saat meninjau Tol Trans Sumatera di Kota Pekanbaru.
Jokowi menyebut Provinsi Padang, meskipun yang dia maksud adalah Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota di Padang.
“Provinsi Padang? Mungkin perlu ada Tes Wawasan Indonesia juga,” katanya dikutip dari Fajar.co.id yang menyalin dari akun Twitter Bos Sumule @KetumProDEMnew.
Dia lantas menyebut Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK yang beberapa hari menjadi polemik juga.
“75 pegawai @KPK_RI dinonaktifkan, karena dianggap tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Kalau presiden yang tak lulus, bagusnya diapakan?” sebutnya.
Tidak hanya Iwan, Politikus Partai Demokrat Yan Harahap juga menyindir salah ucap Presiden Jokowi itu.
“Waduh… terlalu nih Pak @jokowi. Masak bilang Provinsi Padang sih?,” ungkapnya. (msn-int/fajar/ima)