"KPK akan melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata Cahya.
Hanya saja, asesmen tersebut mendulang kritik dari sejumlah aktivis antikorupsi. Mulai dari tuduhan asesmen diselenggarakan guna menyingkirkan pegawai berintegritas, hingga dugaan pertanyaan yang bernada seksisme dan diskriminatif terhadap perempuan. (riz/zul/fin)