Anggota DPR RI dari sejumlah partai politik (parpol) mendesak Marsekal Hadi Tjahjanto mundur dari jabatannya sebagai Panglima TNI. Penyebabnya yakni tenggelamnya KRI Nanggala-402 dan gugurnya kepala BIN Papua.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Yan P Mandenas mengatakan, Hadi Tjahjanto adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kecelakaan kapal selam KRI Nanggala-402 dan gugurnya Kepala BIN Papua ditembak KKB atau teroris KKB.
Dua kejadian tersebut menunjukkan kemampuan Marsekal Hadi Tjahjanto tidak layak menjadi Panglima TNI.
“Kecelakaan ini bukan sepenuhnya kesalahan Kepala Staf Angkatan Laut. Apapun penyebab kecelakaan tersebut, entah human error atau kesalahan prosedur, yang bertanggung jawab adalah Panglima TNI,” kata Yan P Mandenas dalam keterangannya, Minggu (2/5), seperti yang dikutip dari rmol.id.
Politisi Gerindra ini mengamini ada indikasi tenggelamnya KRI Nanggala-402 akibat human error karena kelebihan kapasitas kapal selam. Juga, ada indikasi kesalahan prosedur sebelum melakukan latihan.
Politisi Gerindra ini pun mempertanyakan soal viralnya video komandan kapal selam KRI Nanggala-402 yang pernah menyatakan bahwa KRI Nanggala-402 dari aspek keselamatan, tidak layak digunakan.
“Pertanyaannya, mengapa harus dipaksakan. Dalam hal ini, Presiden perlu segera menuntut tanggung jawab Panglima TNI,” tegasnya.
Desakan agar Marsekal Hadi Tjahjanto mundur juga sebelumnya disampaikan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Yohan. Anggota DPR RI ini meminta Hadi Tjahjanto mundur karena sudah tidak layak memimpin TNI.
“Jangan prajurit yang selalu menjadi korban tewas, mundur saja kalau tidak mampu,” kata Yohan beberapa waktu lalu. (rmol/zul)