Belum diberdayagunakannya sejumlah aset tanah atau barang milik Pemkab Tegal, membuat Bupati Tegal, Umi Azizah kesal. Apalagi saat ini keberadaannya terkesan mangkrak, padahal aset-aset itu berada di lokasi strategis.
Kekesalan Umi itu terungkap saat Bupati memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pendapatan (POP) Triwulan I Tahun 2021 di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal, Selasa (27/4) lalu.
Umi mencatat ada sejumlah aset potensial untuk dikelola, seperti tanah bekas bangunan bioskop di Adiwerna, tanah bekas SMEA di Kagok, bekas pasar hewan di Desa Curug Kecamatan Pangkah, hingga tanah eks Gucisari.
Umi menegaskan keterbatasan anggaran pembangunan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, seharusnya bisa memaksa pemerintah daerah bekerja ekstra untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)-nya.
“Saya tidak berharap banyak pada transfer pusat ke daerah. Karena itu sudah given, sehingga mau tidak mau kita harus memaksimalkan PAD,” pinta Umi di hadapan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu pendapatan.
Hal lain yang menjadi catatan Umi adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Rumah Paten Kecamatan untuk luas tanah di bawah 100 meter persegi. Jumlah penerbitan IMB, menurut Umi, tahun 2020 lalu ada 52 izin.
Jika dirata-rata, rinci Umi, sebulan hanya menerbitkan empat IMB dari 18 kecamatan. Bagi Umi, hal tersebut tidak masuk akal, sehingga pola kerja menunggu pemohon datang sendiri ke Rumah Paten harus diubah dengan aktif melakukan monitoring lapangan dan menjalin kerja sama dengan pemerintah desa, ketua RT dan RW.
“Saya yakin, sekalipun pandemi masih banyak masyarakat kita yang mampu membangun rumahnya,” tuturnya.
Kepala Bappenda, Eko Jati Suntoro mengatakan realisasi PAD Kabupaten Tegal sampai dengan triwulan I/2021 mencapai 24,54 persen dari target keseluruhan yang mencapai Rp433 miliar.
“Untuk mencapai target tersebut tentunya kita harus berlari kencang, supaya pencapaian di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Tentunya harus diimbangi dengan sinergitas antar OPD,” pungkas Eko. (guh/zul)