Pemkab Cilacap mempersiapkan sejumlah langkah dalam menghadapi musim mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriyah. Di antaranya langkah alternatif penyekatan lebih awal hingga menyiapkan tempat karantina bagi masyarakat yang tetap nekat mudik.
Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman mengatakan Pemkab Cilacap diberi tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengimbau warga Cilacap yang berada di luar daerah untuk tidak mudik.
“Kami juga Forkopimda melakukan kegiatan pencegahan-pencegahan (mudik)," kata Syamsul setelah Rapat Lintas Sektoral Tingkat Pusat secara virtual di Mapolres Cilacap, Rabu (21/4).
Setidaknya terdapat kurang lebih 13 titik masuk Kabupaten Cilacap yang akan dijaga petugas gabungan dari unsur TNI/Polri, Satpol PP, Dinkes, dan Dinas Perhubungan.
Soal ini pihaknya masih akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti arahan dan strategi terkait larangan mudik 2021 dari pemerintah pusat. Satgas Kabupaten diminta untuk bertindak tegas kepada masyarakat yang nekat mudik untuk putar balik, dan bagi yang sudah terlanjur sampai rumah, orang terkait akan dikarantina.
"Nanti kita bahas persiapan-persiapan bagaimana bila ada yang nekat mudik, otomatis nanti kita putar balik. Nanti yang ngeyel mungkin ada strategi ditempatkan di suatu tempat. Ini contoh beberapa alternatif yang nanti akan dibahas di Forkopimda tingkat Kabupaten,” imbuhnya.
Penyekatan dan persiapan larangan mudik 2021 yang dilakukan Pemkab Cilacap, dia menambahkan, merupakan bentuk antisipasi penyebaran virus covid-19 yang mungkin akan meningkat jika warga dibiarkan melakukan mudik lebaran 2021.
“Yang ditakutkan itu, (pemudik) pulang statusnya OTG (Orang Tanpa Gejala). Ketemu di rumah, ketemu orang tua, beresiko penularan,” tandasnya.
Kapolres Cilacap AKBP Leganek Mawardi mengatakan, penyekatan yang dimaksud bukan hanya di jalan nasional, tetapi juga di jalan kabupaten. "Ada tiga belas titik utama, diantaranya di perbatasan Jawa Barat, juga wilayah timur," katanya.
Selain jalan, Satgas juga akan melakukan pemantauan di terminal, perbatasan, dan objek wisata. "Ini kita akan ploting personilnya, dari gabungan, karena ini ada dari Dishub, TNI/Polri, Dinkes ataupun dari ormas lainnya," tandasnya. (nas/zul)