Salah seorang pengurus Partai Demokrat versi KLB Sibolangit, Razman Arief Nasution buka suara soal dana pilkada. Pernyataan itu dilakukan kubu Moeldoko untuk membalas serangan SBY dan AHY soal akomodasi selama KLB yang dinilainya abal-abal itu.
Tak tanggung-tanggung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta Razman untuk memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tertinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dana pilkada serentak 2020 lalu.
Tuduhan Razman itu terkait dengan dana Pilkada serentak pada tahun 2020 lalu diduga mengalir ke DPP Partai Demokrat di bawah wewenang AHY dan SBY.
Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumut, Razman Arief Nasution dalam konferensi pers di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3).
"Kami imbau, kami harapkan KPK ini menjadi pintu masuk untuk mengusut tentang keuangan yang patut diduga mengalir dari uang pilkada,” ujarnya.
Menurutnya, pada Pilkada serentak itu banyak dana diduga mengalir ke Partai Demokrat di bawah pimpinan AHY. “Dana kampanye dari daerah banyak mengalir ke partai politik yang bernama Partai Demokrat,” tuturnya.
Razman Nasution menambahkan jumlah sumbangan yang diberikan kader ke DPP Partai Demokrat bernilai fantastis. “Dana yang diberikan kader ke DPP Partai Demokrat nominalnya cukup fantastis,” tandasnya tanpa merinci jumlahnya.
“Karena itu kita berharap kepada KPK untuk memeriksa SBY dan AHY, apakah ada dugaan korupsi di situ, kalau ada usut tuntas sampai ke akar-akarnya,” tegas Razman seperti yang dikutip dari pojoksatu.id.
Selain itu, Razman juga mengaku telah selesai mendaftarkan nama pengurus hasil KLB ke Kemenkum HAM. Rasman mengatakan, pendaftaran nama pengurus baru itu dilakukan secara diam-diam untuk menghindari insiden keributan.
“Saya ditemani beberapa orang Demokrat mendaftarkan nama pengurus baru ke Kemenkum HAM, kita sampaikan secara diam-diam untuk menghindari keributan,” pungkasnya. (muf/zul)