Sejumlah petani di Kecamatan Larangan meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes untuk mempermudah pembuatan Kartu Tani. Apalagi, kartu tersebut menjadi salah satu syarat bagi petani untuk mendapatkan pupuk subsidi.
Tuntutan tersebut dilontarkan para petani saat beraudiensi bersama Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, kemarin, di Aula Kecamatan Larangan. Sedikitnya 40 petani mengikuti audiensi dengan penerapan protokol kesehatan tersebut.
Salah seorang perwakilan petani, Baedowi mengatakan, dalam audiensi tersebut ada enam tuntutan yang disampaikan para petani. Namun, yang terpenting, kata dia, tuntutan yang paling utama adalah pembuatan Kartu Tani bisa dipermudah.
"Sebagian besar petani di Larangan belum sepenuhnya mempunyai Kartu Tani. Dan imbasnya, para petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemkab menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di pasaran. Pemkab berani menindak tegas para distributor pupuk nakal, dan tidak membiarkan terjadi praktik monopoli dagang pupuk bersubsidi.
"Kita harapkan ada penataan pendistribusian pupuk bersubsidi. Jika ada yang menyelewengkan pupuk bersubsidi harus ditindak tegas," ungkapnya.
Menanggapi tuntutan para petani, Sekretaris Dinas Pertanian Furqon mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi permintaan petani tersebut. Khusus Kartu Tani, merupakan program pemerintah pusat. Di mana dalam prosesnya melibatkan berbagai pihak.
Di antaranya, Dinas Pertanian, perbankan dan produsen pupuk atau distributor. Mereka mempunyai tugas masing-masing. Untuk Dinas Pertanian, bertugas pendataan terhadap petani yang akan membuat Kartu Tani.
Setelah dokumen lengkap, berkas diserahkan ke perbankan, yang kemudian mencetak kartu. Sementara untuk produsen pupuk bertanggungjawab berkaitan kesiapan kios pupuknya.
"Jadi bukan tanggung jawab kami saja, melainkan banyak elemen. Namun, kami tetap akan memfasilitasi dan membantu petani dalam mendapatkan Kartu Tani," pungkasnya. (ded/ima)