Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal akan menahan dua kepala daerah yang terjerat korupsi. Satu diantaranya telah dieksekusi pekan ini.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan lembaganya akan menahan dua kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Penahanan akan dilakukan pekan depan.
"Minggu depan, lihat saja nanti. Minggu depan ini ada dua orang lagi bupati dan wali kota," ujarnya saat Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Selasa (10/11).
Pembekalan itu diikuti oleh calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu dari Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.
Dia mengungkapkan lembaganya pada tahun 2020, telah menahan tiga kepala daerah yang terakhir adalah Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman dalam kasus suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.
"Pada 2020 ini kami sudah tahan tiga kepala daerah. Terbaru kemarin Tasikmalaya (Wali Kota Tasikmalaya)," ujarnya.
Dia menyayangkan banyaknya kepala daerah yang ditangani lembaganya. Ada 19 dari 34 gubernur pernah tersangkut korupsi. "Yang lebih memprihatinkan kita, sebanyak 19 gubernur dari 34 gubernur pernah tersangkut kasus korupsi. Sebanyak 122 bupati/wali kota kena kasus korupsi," katanya.
Selain itu, KPK juga mencatat 26 dari 34 provinsi telah terjadi kasus korupsi sepanjang 2004 sampai 2020. "Dari 34 provinsi, sebanyak 26 provinsi terjadi korupsi, kalau begitu hanya delapan yang tidak," katanya.
Dijelaskannya, terungkapnya kasus korupsi para kepala daerah tak terlepas peran serta orang terdekatnya.
"Karena yang melaporkan korupsi itu orang terdekat. Gubernur korupsi dilaporkan wakil gubernur, harapannya mudah-mudahan cepat ketangkap KPK. Jadi gubernur. Yang wakil wali kota juga begitu mudah-mudahan wali kotanya cepat ketangkap KPK, bupati juga begitu," katanya.
"Tolong seandainya kalau para wakil ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota tahan dulu nafsunya sampai 5 tahun. Ini betul kejadian, kalau tidak sekdanya yang lapor," tambahnya.
Tidak hanya itu, seorang istri bupati juga pernah melaporkan suaminya karena korupsi. "Pengalaman empiris laporan korupsi yang dilakukan kepala daerah itu pasti orang terdekat. Kami ambil contoh, kami menangkap bupati yang lapor istrinya," ujarnya.
Alasan istrinya melapor, karena tidak menikmati uang dari suami. Sebab uang tersebut langsung dibagi kepada istri-istrinya yang lain.
"Coba seorang istri melaporkan bupati yang korupsi, kira-kira jawabannya apa? Karena dia hanya menerima tetapi tidak menikmati, begitu diterima uangnya itu langsung digeser ke istri kedua, istri ketiga, istri keempat dan istri kelima. Dia foto kepada kita "ini uang baru diterima oleh suami saya", tuturnya.
Namun, Firli tidak menjelaskan lebih rinci siapa bupati yang dimaksudnya tersebut. "Ini terjadi, bukan tidak terjadi, benar terjadi, real! Jadi, yang melaporkan orang korupsi adalah orang terdekat," katanya.