Adian mengatakan, daripada Erick menebar gimmick dan spanduk, lebih baik serius membenahi BUMN. Sehingga tidak mengganti direksi di BUMN yang sama tiga atau empat bulan sekali, tidak melakukan pemotongan gaji dan tidak melakukan PHK pada sekitar 5.000 pekerja BUMN.
Menurut Adian, gimmick seperti janji keberadaan ratusan juta vaksin corona di bulan November, tidak perlu disampaikan agar jika meleset bukan presiden yang dipersalahkan.
Adian juga mengatakan, menteri seharusnya menjadi jawaban dari kebingungan rakyat. Namun, Erick malah mengeluarkan pernyataan yang berubah-ubah tentang harga vaksin Sinovac dan target vaksinasi.
Hal ini dinilai membingungkan rakyat dan membuat gaduh. Di mana kegaduhan itu bisa berdampak negatif juga kepada presiden.
Memastikan harga vaksin yang terjangkau dan disampaikan transparan tidak berubah tentu bisa menghindari tuduhan dan dugaan bahwa negara seolah berbisnis dengan memanfaatkan pandemi.
Adian kemudian meminta, Kementerian BUMN untuk segera berbenah agar lebih baik dibandingkan saat dipimpin menteri-menteri sebelumnya. Bukan malah mengambil kebijakan yang mundur.
Adian pun membeberkan data, rangkap jabatan di era Dahlan Iskan hanya 271 orang. Di zaman Rini Soemarno turun menjadi 222 orang. Namun di Era Erick membengkak menjadi hampir tembus 600 orang atau naik hampir tiga kali lipat.
“Rangkap jabatan merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak transparan dan tidak memenuhi azas pemerintahan yang baik. Justru diberi legitimasi Erick Thohir dengan terbitnya Peraturan Menteri terbaru nomor 10/MBU/10/2020 yang melegalkan rangkap jabatan,” katanya.
Adian juga mengatakan, di saat jutaan buruh di PHK, kelaparan meningkat dan pegangguran bertambah, di saat yang sama justru ada segelintir orang menikmati uang negara berlipat-lipat dengan rangkap jabatan.
“Ini merupakan keputusan menteri yang sungguh tidak mengerti penderitaan rakyat. Momentum satu tahun pemerintahan Jokowi di periode terakhirnya, saya kira menjadi saat yang tepat untuk melakukan evaluasi total terhadap setiap menteri,” kata Adian.
Evaluasi yang dimaksud, dilakukan secara tegas, berani, menyeluruh dan tidak pandang bulu. Adian menilai hal tersebut akan meringankan langkah Presiden Jokowi untuk membawa keluar bangsa ini dari resesi ekonomi dan beragam masalah lainnya.
Menurut Adian, presiden juga perlu memeriksa siapa menteri yang berbisnis dan mencari keuntungan dari jabatan, siapa menteri yang diam-diam diduga menyiapkan tim sukses 2024 melalui penempatan ratusan bahkan ribuan orang dengan biaya negara.
“Kemudian, mana menteri yang selalu gaduh dan kontradiktif dalam beragam pernyataannya, semua itu jika dibiarkan kelak akan menjadi beban memberatkan dan merusak citra presiden,” ucapnya.
Di akhir pandangannya, Adian menegaskan, dalam sejarah politik berbagai bangsa, Indonesia bisa memetik pelajaran bahwa ambisi tak terkendali dari lingkaran istana bisa lebih berbahaya dari demonstrasi di luar gerbang istana. (jpnn/fajar/ima)