Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan komunikasi publik para pembantunya sangat jelek, diamini politisi senior PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari. Komunikasi publik yang jelek ini mengakibatkan munculnya berbagai polemik di ruang publik mengenai UU Cipta Kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Eva menjawab persepsi publik yang dirilis Indikator Politik Indonesia. Yakni mengenai tindakan represif aparat penegak hukum kepada para demonstran, sehingga berujung pada aksi anarkis dalam beberapa waktu terakhir.
“Saya harus mengakui dan Pak Jokowi juga ngaku bahwa, komunikasi publik pemerintah jelek banget, baik massa covid maupun massa UU Cipta Kerja itu kan jelek itu. Harus kita akui jadi kalau itu berdampak pada persepsi kepada responden-responden yang terjaring itu masuk akal,” paparnya sebagaimana yang dikutip dari rmol.id.
Menurutnya, saat ini sosial media telah dikuasai oleh kelompok oposisi pemerintah sehingga banyak masyarakat yang mudah terhasut dan menyatakan demokrasi di Indonesia kian luntur.
“Tapi karena ini persepsi maka apa yang ada di media apa yang ada di sosmed yang dipakai rujukan, sementara ada temuan ternyata sosmed itu kan didominiasi oleh kelompok oposisi,” bebernya.
“Walaupun, sekarang sudah pakai buzzer segala macem, tapi kalau ditraccing ataupun didiagnose kan dominannya adalah dominan yang oposisi tonenya bukan harus orangnya partai,” tandasnya. (rmol/zul)