Sikap pemerintah pusat sebagai salah satu aktor pengesahan UU kontroversial yang memantik massa menggelar aksi turun ke jalan mendapat sorotan banyak pihak.
Salah satunya dari Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.
Menurutnya, maraknya aksi demo penolakan UU Cipta Kerja dikhawatirkan dapat mengganggu upaya menekan penyebaran Covid-19 yang kini belum menunjukkan penurunan.
Seharusnya, kata dia, pemerintah pusat bisa lebih bijak dengan menunda pengesahan UU Ciptaker hingga pandemi berakhir.
"Akibatnya saat ini kita lihat demo sudah mulai merata di seluruh provinsi," ujar Aziz dikutip dari Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Kamis (8/10).
Di Jakarta, hari ini massa berbagai elemen dari mahasiswa hingga kaum buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law UU Ciptaker yang dinilai hanya menguntungkan penguasa.
Abdul Aziz yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera ini khawatir jika lalai menerapkan protokol kesehatan, berkumpulnya massa tersebut dapat mengakibatkan munculnya klaster baru penyebaran Covid-19.
Hal itu pun akan membuat upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja berantakan gara-gara aksi penolakan omnibus law.
Oleh karenanya, Aziz mengimbau kepada para mahasiswa dan buruh yang berdemo, juga aparat yang bertugas di lapangan untuk selalu menjaga kesehatan.
"Tetaplah menggunakan masker dan menjaga jarak agar demo untuk penyaluran aspirasi bisa berjalan aman dan damai," pungkasnya. (rmol.id/ima)