Influencer dokter Tirta rupanya ikut berreaksi dengan pengesahan RUU Cipta Kerja jadi undang-undang yang mengundang aksi demo besar-besaran.
“Akibat mensahkan omnibus law di kala pandemi. Berikut laporan video dari kolega saya @yadi671 , owner Saba, kita tahu Cikupa, Citraraya banyak pabrik di sana, sebagian juga pabrik sepatu. Buruh dari Citra Raya, yang dominan pabrik sepatu juga akhirnya demo menolak pengesahan Omnibus Law yang dilakukan selama pandemi ini,” ungkapnya, Selasa (6/10) dikutip dari Pojoksatu.
Tirta mengaku menerima laporan dari koleganya tentang buruh pabrik yang melakukan aksi.
Menurutnya, sudah seharusnya anggota DPR mempertimbangkan banyak hal sebelum mengesahkan RUU tersebut.
“Harusnya anggota dewan, memikirkan resiko demo ini. Mereka demo karena Omnibus Law disahkan. Bukannya itu tugas “wakil rakyat” : menyalurkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Dia heran, sejak awal padahal RUU ini jadi kontra di kalangan pekerja, namun ngotot disahkan juga di tengah pandemi. Padahal, banyaknya orang berkumpul dan demo akan rawan penyebaran Covid-19.
“Lha rakyate malah demo. Jadi itu UU gimane ye urgensinya dibahas dan disahkan di kala pandemi? Demo gini harus sudah tahu donk resikonya,” tandasnya
“Sedih lihatnya. Sudah harus urus Covid rakyat bawah masih belum makan, banyak PHK, resesi. Ini sekarang masih bahas omnibus, UU CILAKA. Kaya enggak habis-habis dah. Skala prioritasnya itu lho,” sebutnya.
Pengesahan RUU Ciptaker inipun menurut Tirta tak lepas dari propaganda yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan jasa influencer di antaranya artis ternama beberrapa waktu lalu.
“List influencer yang membela UU viral di twitter beberapa bulan lalu. Sayangnya saya enggak save. Monggo yang nemu. Kalau ditegur saat itu alasannya “dibrief enggak ada embel-embel UU Cilaka. Sekarang ketahuan kan yang pansos engagement karena uang,” sindirnya.
Tirta sendiri berjuang di lapangan, edukasi Covid-19 selama tujuh bulan bukannya tak terimbas virus ini.
“Alhamdulillah karena bersuara terus 7 bulan, toko saya closed 6, kontrak bisnis batal beberapa, dituduh pansos pula hahaha. Tapi enggak apa-apa, itulah resiko bersuara. Kelak kebenaran akan muncul sendiri, siapa yang pansos demi itu, atau siapa yang benaran menggunakan sumber dayanya untuk rakyat,” bebernya.
“Bagi saya pengusaha UMKM, pegawai saya sebagian besar setelah baca UU Cilaka, jujur bingung dan kecewa. Pegawai saya 300 orang separo itu pernah hidup susah di jalan. Menurut saya pengesahan uu cilaka ketika pandemi enggak tepat karena harusnya ada hal utama yang dibahas : solusi atasi pandemi yang meruntuhkan ekonomi dan kesehatan,” urainya.
“Larang demo karena pandemi. Tapi buat kebijakan yang memancing demo. Jelas-jelas enggak masuk akal. Ujung-ujungnya Covid enggak kelar-kelar, relawan yang jadi tameng bantalan. Kontradiktif sekali,” pungkasnya. (nin/pojoksatu/ima)