Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir tujuh bulan di Indonesia telah menyebabkan jumlah kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air terus bertambah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, jumlah kemiskinan di Indonesia saat ini terendah dalam sejarah Indonesia berdiri yang mencapai di angka 9,4 persen.
"Angka kemiskinan kita sudah meningkat yang tadinya 9,4 persen itu adalah persen ya dari sejarah Indonesia itu mungkin angka kemiskinan terendah dan sekarang sudah kembali kepada situasi 9,78 persen," ujarnya dalam video daring, kemarin (16/9).
Bendahara negara ini mengungkapkan, bahwa pemerintah tidak hanya mengedepankan masalah kesehatan saja, namun juga menyangkut dengan masalah dimensi sosial ekonomi untuk hajat hidup orang banyak.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi atau melakukan penanganan. Salah satunya, sosial protection atau jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Terkait ini, pemerintah telah mengucurkan lebih dari Rp200 triliun untuk program bantuan sosial (bansos).
Diketahui, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 2 September 2020, sebesar Rp237 triliun. Realisasi ini sudah mencapai 34,09 persen dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp695,2 triliun dalam APBN 2020. Realisasi anggaran untuk bansos sebesar Rp128,05 triliun atau 62,8 persen dari pagu sebesar Rp203,91 triliun.
Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, angka kemiskinan akan terus naik hingga September 2020, di mana pada Maret 2020 angka kemiskinan telah meningkat menjadi 26,42 persen akibat dampak pandemi Covid-19.
"Dari data BPS penduduk miskin memang mengalami kenaikan, dampak terakhir itu basisnya bulan Maret 26,42 persen, kenaikan kemiskinannya masih relatif sedikit itu masih di awal pandemi, tapi tentunya kita harus waspada data penduduk miskin di keluarkan lagi pada bulan September,” ujar dia.
Berdasarkan data tersebut, dia memproyeksikan angka kemiskinan di Indonesia akan mengalami kenaikan. Indikator ini tercermin dari gini rasio Maret 2020 sebesar 0,381 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Gini rasio September 2019 sebesar 0,380 persen.
“Bulan September nanti kita bisa melihat dampak yang paling nyata dari terjadinya pandemi ini terhadap ekonomi kita. Angka kemiskinan sudah pasti naik dan yang kita khawatir kan kenaikannya mungkin cukup besar dibandingkan kenaikan yang terjadi di bulan Maret tersebut,” ucapnya.
Bila dibandingkan dengan Gini rasio pada krisis tahun 1998 dan 2008, meskipun perekonomian Indonesia terkoreksi sebagai akibat dari kondisi regional dan global, ketika kemiskinan naik biasanya ketimpangannya justru membaik.
“Karena waktu itu memang semua orang income-nya turun, sehingga masalah ketimpangan antar kelompok pendapatan ini menurun, yaitu data yang sebelumnya pernah terjadi,” katanya.
Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa ketimpangan angka kemiskinan di Indonesia masih besar. Hal tersebut tergambar dari angka kemiskinan di pedesaan yang mencapai 12,5 persen dan di kota 6,56 persen.
"Angka kemiskinan menurut pulau mengkhawatirkan, hanya Jawa 8,29 persen dan Kalimantan 5,18 persen yang memiliki angka kemiskinan dibawah nasional," ujar Anggota Fraksi PKS, Rofik Hananto.
Kemiskinan di pedesaan cukup tinggi, misalnya Maluku dan Papua mencapai 28,28 persen. Sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara mencapai 17,5 persen. "Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk fokus pada penurunan kemiskinan di 16 provinsi yang merupakan kantong-kantong kemiskinan di Indonesia," tuturnya.