Selasa (15/9) Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes menerima laporan adanya dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) virus corona (Covid-19) di puskesmas. Bahkan, Kejaksaan telah memanggil delapan orang untuk dimintai keterangan.
Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Brebes Sunarto membenarkan, pihaknya telah memanggil delapan orang untuk dimintai keterangan terkait pemotongan insentif nakes. Kedelapan orang itu dari tiga puskesmas yang berbeda.
"Iya tadi ada delapan orang yang kita mintai keterangan. Mereka dari Puskesmas Buaran, Jatibarang dan Bantarkawung," ungkapnya saat ditemui di kantornya.
Dijelaskannya, pemanggilan ke delapan orang itu tidak lain untuk mengklarifikasi terkait laporan pemotongan insentif untuk nakes yang menangani virus corona. Dalam pemanggilan itu, kata dia, pihaknya masih menggali data pendukung.
"Masih fokus menggali keterangan terkait hal itu (pemotongan insentif nakes). Dan informasi yang kita dapat, pemotongan itu jumlahnya bervariasi," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Brebes dr Sartono mengaku sangat mendukung langkah Kejaksaan dalam memanggil nakes untuk dimintai keterangan. Dengan harapan, dugaan itu bisa clear and clean.
"Karena memang ini bisa jadi karena diskusi yang tidak nyambung dan komunikasi yang tidak nyambung di puskesmas," ujarnya.
Perlu diketahui, kata dia, insentif untuk tenaga kesehatan tersebut bersumber dari APBN dan APBD. Penghitungan honor ini berdasarkan rumus yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
"Dasar penghitungan dari APBN ini rumusnya dari Kementerian Kesehatan. Misalnya dari puskesmas B merawat 100 pasien PDP dan ODP, dan ada 10 tenaga kesehatan yang merawat, 10 itulah yang nantinya ditransferi dari APBN," ungkapnya.
"Pada kenyataannya, di puskesmas ini yang bekerja tidak hanya 10 orang. Jadi, jika ada 60 orang yang bekerja ya akan dibagi ke enam puluh orang itu. Nah, di situlah puskesmas akan lakukan diskusi dulu," pungkasnya. (ded/ima)