Keputusan 59 negara memblokir warga negara Indonesia (WNI) masuk wilayahnya disebabkan oleh kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebelumnya.
Hal ini seperti pendapat Politisi PDIP Ruhut Sitompul menanggapi keputusan Gubernur DKI Jakarta itu yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total atau menarik rem darurat.
Sama dengan PSBB yang diterapkan saat awal pandemi virus asal Kota Wuhan itu terjadi di Ibu Kota.
Menurut Ruhut, PSBB secara ketat itu dipicu kebijakan Anies Baswedan menerapkan kembali ganjil genap saat PSBB transisi.
Kebijakan penerapan ganjil genap diduga memicu lonjakan penumpang di sarana transportasi umum.
“Iya (karena ganjil genap). Kan jelas dia tidak konsekuen,” ujarnya dikutip dari JPNN.com, Kamis (10/9).
Semestinya, PSBB transisi tetap harus diberlakukan seperti PSBB awal.
“Termasuk tidak ada ganjil genap. Eh, tahunya ganjil genap dia kurangi (jalankan lagi, red). Itulah fatal,” tegas Ruhut.
Belum lagi kebijakan fatal lainnya seperti pembukaan kawasan Car Free Day (CFD) walaupun belakangan disiasati dengan program lain.
“Car Free Day itu fatal walaupun malu-malu kucing sekarang dia tutupi. Dia ganti dengan bicycle free day. Itu konsumerisme,” kata Ruhut. (jpnn/ima)