Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Tegal Desy Arifianto menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Provinisi DKI Jakarta, Kamis (3/9) lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan seputar penanganan Covid-19, pelaksanaan bantuan sosial, dan refocusing anggaran APBD.
Sebelum melanjutkan agendanya bertemu anggota DPRD Kabupaten Tegal, rombongan mendapat jamuan makan siang dengan menu sate kambing.
Pada kesempatan itu, Ardie menceritakan tentang potensi wisata dan investasi di Kabupaten Tegal. “Lazimnya kalau sudah di Tegal, kita bisa mandi di objek wisata air panas Guci, tetapi karena pandemi masih terus berlanjut, wahana pemandian air panasnya masih ditutup. Ada pula sebenarnya wanaha lain di Guci yang juga tidak kalah menariknya dari air panas, yaitu wisata alam dan kulinernya,” kata Ardie.
Sementara, berbicara tentang perkembangan investasi di Kabupaten Tegal, pihaknya menawarkan jaminan kemudahan, mulai dari layanan perizinan hingga beroperasinya perusahaan.
Ardie berharap perwakilan rakyat ini bisa menginformasikan kepada kolega ataupun rekan pengusahanya di Jakarta. “Selain jaminan kemudahan investasi dari kami, daya tariknya adalah ketersediaan tenaga kerja dan UMK yang lebih rendah dari Jabodetabek dengan kenaikan rata-rata delapan persen per tahun,”, ungkapnya.
Ardie melanjutkan, sejumlah investor besar yang sudah masuk dan mulai menjalankan bisnisnya di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu dua tahun terakhir adalah perusahaan garmen PT. Winner International di Kecamatan Margasari, perusahaan pembangkit energi PT. Java Energi Eoliana di Kecamatan Margasari, perusahaan manufaktur otomotif dari PT. Toyota Astra Motor di lingkungan industri kecil Takaru, Dampyak, Kecamatan Kramat, dan pabrik elektronik di Desa Danawarih.
Usai makan siang, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Mujiyono pun beranjak menuju gedung DPRD Kabupaten Tegal dan diterima Ketua Komisi IV Noviyatul Faroh didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Nurhayati yang hadir memaparkan sistem penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Tegal.
Menurut Nurhayati, kendala utama penyelenggaraan program jaminan sosial terletak pada pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Untuk ini, pihaknya dibantu petugas operator data di tingkat desa di bawah supervisi pendatan dan informasi.
“Pembaruan DTKS terletak pada kemampuan tenaga operator di masing-masing desa yang tidak sama, namun setidaknya, dengan disertai pendampingan dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kita bisa meminimalisir tumpang tindih bantuan sosial,” ujar Nurhayati.
Sementara berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Hendadi Setiaji memaparkan langkah upaya yang ditempuh Pemkab Tegal.
Pertama adalah memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan dan juga masyarakat seperti masker kain maupun baju hazmat. Untuk pengadaan kedua material tersebut, pihaknya menggandeng UMKM sebagai bagian dari upaya menggerakkan perekonomian lokal.
Hendadi menuturkan, untuk mengurangi delay waktu antara pengambilan spesimen swab dengan hasil pemeriksaannya, pihaknya berencana membuat sarana laboratorium pemeriksaan uji Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sendiri yang akan ditempatkan di RSUD dr. Soeselo Slawi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,2 miliar.
Hendadi menambahkan, selama ini kendala yang dihadapi pihaknya adalah penyampaian hasil pemeriksaan swab kasus suspek yang baru diterima setelah dua minggu. Hal tersebut menurutnya menghambat tindakan lanjutan, khususnya dalam memutus rantai penularannya.
“Harapan kami, dengan memiliki laboratorium sendiri, upaya mencegah agar virus tersebut tidak menyebar bisa secepatnya dilakukan karena mereka yang terpapar Covid-19 bisa segera ditahui untuk kemudian diisolasi,” pungkas Hendadi. (guh/zul)