Pemerintah menilai keberadaan influencer di era digital saat ini penting. Bahkan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menganggap influencer adalah ujung tombak demokrasi digital.
Alasan Fadjroel, yang diidentikan sebagai orang Istana, karena influncer mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik. Namun, pernyatan Fadjroel itu dikritisi politisi Demokrat, Taufik Rendusara.
Menurutnya, yang dipersoalkan publik saat ini bukanlah keberadaan influencer di era demokrasi. Melainkan lebih pada sikap pemerintah yang menggunakan jasa mereka dalam mengatasi pandemik covid-19 yang tak kunjung berakhir.
"Yang dipersoalkan masyarakat itu adalah melawan wabah virus corona ujung tombaknya pakai influencer. Itu namanya bukan demokrasi digital, tapi ketololan digital," kata Taufik di akun Twitternya, Senin (31/8) kemarin.
Pekan ini terkuak jika pemerintah telah menggelontorkan anggaran hingga Rp90 miliar untuk membayar jasa influencer. Ironisnya, dalam penanganan Covid-19, keberadaan influencer yang ditugaskan pemerintah dinilai tak efektif.
"Dan yang paling utama dipersoalkan masyarakat adalah pemerintahan Jokowi paling gampang melibatkan influencer untuk hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh Pak RT," tandasnya. (rmol/zul)