Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Banten ramai-ramai memasang tagar #kamisadar di media sosial whatsapp messenger, Selasa (30/6).
Aksi itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait terkait pemotongan tunjangan kinerja (tukin) hingga 50 persen mulai bulan ini.
Pantauan Banten Raya, aksi tersebut sudah dimulai sejak pagi ini. Selain tagar #kamisadar, beberapa di antara mereka juga ada yang memasang pesan bernada kekecewaan lainnya seperti diskon 50 persen off hingga #kamigakbolehprotes.
Salah seorang ASN di lingkup Pemprov Banten yang enggan disebutkan namanya mengatakan, apa yang dilakukan dia bersama rekan-rekan ASN nya merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap gubernur terkait pemotongan tukin hingga 50 persen.
"Kami sadar Pak," ujarnya.
Ia menjelaskan, yang menjadi kekecewaannya adalah pernyataan gubernur yang meminta agar ASN sadar masih diberi tunjangan dan tak menganggur. Padahal, yang dipermasalahkan mereka bukanlah itu melainkan meminta agar Pemprov Banten memfasilitasi relaksasi kredit ke lembaga perbankan.
"Kita enggak minta naikin. Sapa yang naikin, siapa yang nurunin. Kami cuma minta relaksasi tapi disuruh sadar, hadeuh," katanya.
Seperti diketahui, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta agar semua pihak bisa memaklumi terkait pemotongan tukin ASN sebesar 50 persen. Sebab, banyak masyarakat terdampak covid yang menganggur namin ASN tetap bisa bekerja,
"ASN kita enggak nganggur, masih jalan. Paling enggak harus didukung upaya kondisi covid ini. Siapa ASN yang protes kasih tahu saya, tanya gubernurnya. Ini ada aturannya. Kota dan Kabupaten Tangerang sudah memotong 50 persen, provinsi lain sudah. Kenapa giliran Provinsi Banten, ada apa dibalik itu, ada apa maksudnya, Banten yang sudah kondusif," tegasnya saat menggelar konferensi pers di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Senin (29/6) lalu.
Pria yang akrab disapa WH itu menjelaskan, dasar pemotongan itu juga dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang berdampa pada turunnya pendapatan daerah. Sementara belanja daerah kini difokuskan pada penanganan virus korona.
"ASN saya minta agar mereka sadar, mereka ASN. Ketika naikin honornya lebih tinggi mereka enggak protes, malah senang. Giliran kita turunin mereka protes," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kebijakan pemotongan tukin ASN Pemprov Banten rata-rata sebesar 50 persen belum dipayungi dengan pergub. Akibatnya, para abdi negara itu kesulitan untuk mengajukan relaksasi kredit ke lembaga perbankan. (dew/zul)