Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang mengajukan penambahan anggaran untuk pilkada sebesar Rp7 miliar. Ini menyusul pelaksanaan coblosan yang akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan.
Sebelumnya, KPU Pemalang sudah mendapatkan anggaran sebesar Rp50 miliar sesuai perhitungan situasi normal, sehingga totalnya kini menjadi Rp57 miliar.
Ketua KPU Pemalang Mustagfirin menyebut, penambahan anggaran itu akan diperuntukan bagi perlengkapan alat pelindung diri. Anggaran itu sudah diajukan ke Pemkab Pemalang, yang kemudian diteruskan ke Kementarian Dalam Negeri menggunakan APBN.
"Pencairannya bertahap, saat ini sudah kami terima Rp6 miliar," katanya, Senin (29/6).
Menurutnya, anggaran itu sudah mulai digunakan untuk tahapan rekruitmen Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) yang saat ini masih berjalan.
KPU membutuhkan 3148 orang petugas, dengan perhitungan masing-masing TPS satu orang.
"Per-TPS satu orang, kita targetkan tahapan rekruitmen PPDP selesai 14 Juli," tambahnya.
Mustagfirin mengatakan, secara teknis, pencoblosan yang akan digelar pada 9 Desember nanti tidak ada yang berubah. Artinya masyarakat pemilih tetap datang ke TPS untuk menyumbangkan suaranya. Bedanya adalah penerapan protokol kesehatan. Panitia yang bertugas mengenakan alat pelindung diri seperti masker, dan ruang tunggu pemilih diberi batas untuk menghindari kerumunan. (sul/ima)