Pemerintah tengah menyiapkan anggaran untuk pembukaan kembali aktivitas pesantren di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Penyusunan anggaran tersebut difokuskan untuk penyiapan sarana dan prasarana.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, bahwa prinsip utama pembukaan pesantren yakni aman dari virus corona (Covid-19). Menurutnya, beberapa pesantren ataupun asrama masih memiliki fasilitas yang minim, khususnya soal kapasitas.
"Pemerintah sedang menyiapkan anggaran, pembukaan kembali pesantren sedang dirumuskan, supaya prinsipnya pesantren aman Covid-19," kata Ma’ruf Amin pada Rakornas Kesiapan Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan Berbasis Asrama dalam Penerapan New Normal, Kamis (11/6).
"Di beberapa pesantren, jumlah santri belum sebanding dengan kapasitas tempat tinggalnya. Harusnya lima orang, diisi 10 orang. Ini tantangan bagi yang memiliki ratusan sampai ribuan santri," sambungnya.
Ma'ruf Amin menambahkan, bahwa anggaran juga akan bakal digunakan untuk membangun fasilitas kamar baru, sehingga protokol kesehatan dapat diterapkan, terutama terkait menjaga jarak fisik.
"Peningkatan fasilitas kebersihan dan kesehatan perlu ditingkatkan. Mulai dari fasilitas cuci tangan sampai penyemprotan disinfektan secara rutin," ujarnya.
"Dalam anggaran tersebut juga akan disiapkan untuk insentif guru," imbuhnya.
Ma’ruf Amin juga kembali menegaskan, bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang bisa dibuka hanya yang memiliki asrama di zona hijau, dan kuning. Ia pun berharap, ini menjadi perhatian pimpinan pesantren dan lembaga keagamaan.
"Tentu saja dengan syarat menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," terangnya.
Sementara itu, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menambahkan, bahwa rencana pembukaan sekolah berbasis asrama itu tidak hanya berlaku bagi pesantren. Melainkan sekolah berbasis agama lain yang juga menerapkan sistem boarding school atau mondok di area sekolah.
"Kali ini, fokusnya pendidikan asrama, baik Islam maupun non-Islam. Tujuannya agar lembaga pendidikan berasrama itu tidak menjadi klaster baru ketika (sekolah) sudah aktif kembali," kata Masduki dalam keterangannya.
Sejumlah kementerian dilibatkan dalam persiapan pembukaan sekolah tersebut. Antara lain Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemenkes, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Jadi di situ (sekolah) akan dibangun sanitasi dan sebagainya, disiapkan sedemikian rupa. Kemudian dilibatkan Menkeu karena ada perencanaan keuangannya di situ. Kenapa ada Menkes? Karena ada standar kesehatan di situ," jelasnya. (der/fin/ima)