Rumors pemakzulan Presiden Jokowi semakin banyak memunculkan komentar. Meski harus dilakukan dengan jalan berliku, kudeta memang bisa saja terjadi.
Isu pemakzulan ini kian santer, setelah muncul pengancaman dan dibatalkannya diskusi di UGM Jogyakarta. Terbaru, muncul isu kudeta untuk merebut kekuasaan.
Bahkan disebutkan bahwa pihak yang hendak melalukan kudeta itu merupakan salah satu faksi di dalam internal pemerintahan.
Menganggapi hal itu, pengamat politik Hendri Satrio menyebut, pemakzulan dan kudeta dalam sebuah pemerintahan adalah hal biasa.
Demikian disampaikan pendiri lembaga survei KedaiKopi ini kepada RMOL, Jumat (5/6/2020).
“Ya, kalau tuduhan seperti itu ada terus. Yang namanya kekuasaan pasti ada yang pengen mencoba mengganggu kekuasaan itu,” bebernya.
Akan tetapi, pria yang akrab disapa Hensat ini menegaskan bahwa hal tersebut mustahil dilakukan.
Pasalnya, Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki sederet aturan cukup rumit, terlebih terkait pemakzulan presiden.
“Indonesia ini negara hukum, tidak mudah menggulingkan seorang presiden,” tegasnya.
Ia juga meyakini bahwa perangkat negara juga tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
“Sampai hari ini masih percaya, bahwa BIN kita akan menjaga presiden, dan bisa memetakan mengidentifikasi orang-orang yang coba menggulingkan presiden,” bebernya.
Kendati demikian, Hensat mengingatkan, BIN tetap harus bisa mengeliminir isu pemakzulan dan kudeta yang muncul.
Pasalnya, pemakzulan presiden bukan hanya buruk bagi pemerintahan dan demokrasi, tapi juga bagi kelangsungan negara.
“Karena setelah itu banyak pekerjaan rumahnya enggak akan mudah,” jelasnya.
Karena itu, ia menyarankan semua pihak agar menghormati pemerintahan yang sah dan menjalankan aturan demokrasi yang sudah berjalan.