Dinsos Pemkab Tegal mengakui rencana pemotongan dana jaminan sosial untuk terdampak Covid-19 yang bersumber dari APBD II Kabupaten Tegal. Pemotongan 10 persen dari keuntungan e-warung, agen dan suplaier direncanakan untuk operasional distribusi sembako ke masyarakat.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal Sus Heriningsih, Selasa (2/6) mengatakan, persoalan ini baru sebatas rencana. Namun, karena beredar kabar kurang baik, sehingga rencana itu tidak jadi dilaksanakan.
Rencana pemotongan itu sejalan dengan rencana pengalihan pengelolaan bantuan beras ke kecamatan yang sebelumnya dikelola Bulog. Rencana pengalihan itu dibatalkan karena dari pihak kecamatan tidak bersedia untuk mengelola.
"Pemotongan 10 persen dimaksudkan untuk operasional kecamatan dalam pendistribusian beras. Pemotongan itu berasal dari keuntungan e-warung, agen dan suplaier," katanya.
Terkait dengan penolakan sejumlah kades di Kecamatan Bojong, tambah Sus Heriningsih,
pihaknya sudah mengklarifikasi melalui kecamatan. Permintaan para kades untuk mengganti bantuan sembako dengan uang tunai, karena bantuan dari pemerintah pusat bentuknya bantuan nontunai. Sedangkan sembako yang busuk disinyalir karena proses penyimpanan kurang baik di tingkat desa.
"Ada anggaran untuk desa Rp8 ribu per KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Uang tersebut bisa digunakan untuk mengganti telur yang pecah," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Hajjah Noviatul Faroh meminta dinsos untuk melibatkan PKH dan TKSK dalam pendistribusian. Hal itu dimaksudkan agar jika ada permasalahan bisa segera diatasi. Seperti halnya banyak telur yang pecah, PKH dan TKSK bisa langsung menyiasati dengan menggunakan anggaran Rp8 ribu untuk menggantikan telur yang pecah. Jadi sebelum dibagikan ke masyarakat sudah tidak ada masalah.
Mengenai jadwal pendistribusian juga harus tepat, sehingga suplaier bisa mempersiapkan barangnya agar tidak busuk saat dibagikan ke masyarakat. (guh/ima)