Polemik antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim terkait mobil PCR pinjaman dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Agar polemik tidak berkepanjangan, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana sepakat Pemkot Surabaya perlu mempunyai mobil laboratorium PCR sendiri untuk keperluan tes cepat dan swab Covid-19 untuk warga di Ibu Kota Provinsi Jatim itu.
"Nanti saya usulkan ke Bu Wali Kota (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) untuk beli sendiri. Kita bisa kok," ujar Whisnu Sakti Buana di Surabaya, Minggu (31/5).
Pernyataan Whisnu tersebut menyikapi adanya polemik antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim terkait pengalihan mobil pinjaman BNPB yang mestinya untuk Surabaya tapi dialihkan ke Lamongan dan Tulungagung oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 Jatim.
Whisnu mengatakan, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi mengenai mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR) itu karena semua bertujuan baik yakni sama-sama untuk kepentingan masyarakat.
"Tapi memang perlu koordinasi yang lebih intensif. Apa susahnya ketika mobil dalam perjalanan konfirmasi dulu ke pemkot kalau akan dipakai di tempat lain, jangan mobil tiba-tiba dibelokkan," katanya.
Namun demikian, kata dia, persoalan itu tidak perlu dibesar-besarkan karena saat ini pemerintah sedang berkejaran melawan virus corona.
Apalagi saat ini masih dalam suasana Idul Fitri sehingga semua pihak diharapkan saling menahan diri dan saling memaafkan.
Untuk itu, Whisnu mengajak warga Surabaya gotong-royong mencegah penularan dan penyebaran virus corona jenis baru (Covid-19) menyusul masih tingginya kasus baru positif di Surabaya.
Berdasarkan laman lawancovid-19.surabaya.go.id pada 30 Mei 2020 disebutkan secara komulatif warga terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2.495 orang, pasien dalam pengawasan PDP 3.021 orang dan orang dalam pengawasan (ODP) 3.697 orang.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti sebelumnya mendorong Pemkot Surabaya membeli mobil laboratorium PCR yang harganya diperkirakan Rp10 miliar dengan menggunakan APBD Surabaya.
"Penganggaran juga bisa cepat. Untuk pengadaan tetap sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa. Semua proses bisa cepat jika pemkot yakin dan sepakat itu memang urgen dan dibutuhkan." (jpnn/ima)