Bupati Mitha Lantik 40 Kepala Sekolah di Brebes

BREBES, radartegal.com – Bupati Brebes Paramatiha Widya Kusuma melantik sebanyak 40 Kepala Sekolah (Kepsek), Kamis 5 November 2026. Pelantikan dilamukan di Lantai V Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes.

Dalam proses pelantikan itu, Bupati secara terbuka menyinggung isu transaksional dalam proses rotasi dan promosi jabatan. Dia ingin memastikan pengangkatan kepala sekolah tidak dibayangi praktik jual beli jabatan maupun permintaan uang kepada para guru.

Secara tegas juga, orang nomor satu di Kota Bawang Merah ini melontarkan pertanyaan kepada para kepala sekolah dan guru yang hadir. Ia ingin memastikan apakah ada pihak yang meminta uang sebagai syarat mendapatkan jabatan baru tersebut.

"Bapak ibu, apakah dilantik dimintain uang? Apakah benar-benar tidak? Tidak..." demikian pertanyaan yang disampaikan Bupati, yang kemudian dijawab tidak oleh peserta pelantikan.

BACA JUGA: Bupati Mitha Cover Biaya Pengobatan Korban KDRT di Randusanga Kulon Brebes

BACA JUGA: Rabu Beres Brebes Diluncurkan, Bupati Paramitha Minta Keluhan Warga Direspon dengan Cepat

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa proses pengisian jabatan kepala sekolah harus berjalan tanpa transaksi dan pungutan. 

Jabatan kepala sekolah, menurut semangat kebijakan tersebut, harus diperoleh melalui mekanisme kepegawaian dan pertimbangan kompetensi, bukan karena kemampuan memberikan uang kepada pihak tertentu.

Sebanyak 40 kepala sekolah yang dikukuhkan terdiri dari 30 kepala sekolah yang mendapatkan penugasan melalui rotasi dan 10 guru madya yang dipromosikan untuk mengisi jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Brebes, Sutaryono, menjelaskan, bahwa pengisian jabatan kepala sekolah tidak dilakukan secara sembarangan. 

BACA JUGA: Cek Jalan Rusak di Brebes, Bupati Paramitha Pastikan Perbaikan Segera

BACA JUGA: Gunakan Pakaian Adat Papua, Ini Pesan Bupati Mitha di Peringatan HUT RI ke-81

"Ada sejumlah tahapan administrasi dan pertimbangan kepegawaian yang harus dilalui," kata Sutaryono kepada awak media.

Usulan terlebih dahulu dibahas melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Selanjutnya, usulan tersebut diajukan untuk memperoleh rekomendasi teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Ya, tentunya melalui pembahasan di Baperjakat. Usulan masuk Baperjakat, kemudian Baperjakat meminta rekomtek ke BKN," jelasnya.

Menurut Kepala Dindikpora Brebes, rotasi dan promosi merupakan bagian dari pembinaan sekaligus pengembangan karier tenaga pendidik.

BACA JUGA: Tampil Anggun di JFW 2026, Bupati Paramitha Bawa Batik Salem Brebes Naik Kelas

BACA JUGA: Berjuang untuk Warga Agar Tinggal di Rumah Layak Huni, Bupati Brebes Mitha Sowan ke Menteri PKP

Pemkab Brebes juga menyiapkan pola pengisian jabatan secara bertahap. Skema yang disiapkan memberikan ruang promosi dan rotasi masing-masing 50 orang dalam setiap tahap pelantikan.

"Bupati memang memberikan perhatian khusus kepada guru. Jadi, pembinaan dilakukan secara langsung. Harapannya, dengan rencana 50-50 itu, tracking kompetensinya bisa lebih terlihat," ujar Sutaryono.

Seluruh kepala sekolah diwajibkan menandatangani pakta integritas. Salah satu poin penting di dalamnya adalah komitmen tidak melakukan pungutan yang membebani orang tua siswa.

"Larangan tersebut secara khusus mencakup permintaan uang gedung, uang pengembangan sekolah maupun pungutan lainnya yang tidak sesuai ketentuan," tegasnya.

BACA JUGA: Bupati Mitha Sosialisasi Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi di Brebes, Ratusan Siswa Ikut CKG

BACA JUGA: Ubah Citra Petani, Bupati Brebes Mitha Gaungkan Pertanian Modern

Kepala Dindikpora Brebes menegaskan pakta integritas menjadi instrumen pengawasan agar kepala sekolah menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan tidak menjadikan orang tua siswa sebagai sasaran pungutan.

"Makanya tadi secara khusus ada penandatanganan pakta integritas. Salah satunya untuk tidak ada pungutan, baik uang gedung, uang pengembangan sekolah, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat dalam pakta integritas tersebut," pungkasnya.

Sumber: