Cek DTSEN, Wagub Temukan Bansos Tak Tepat Sasaran di Pemalang

Rabu 21-10-2026,06:30 WIB

Reporter: Adi Mulyadi|

Editor: Adi Mulyadi

Cek DTSEN, Wagub Temukan Bansos Tak Tepat Sasaran di Pemalang

BANSOS - Wagub Jateng Taj Yasin menemukan indikasi bansos tak tepat sasaran di Pemalang usai cek data DTSEN. -istimewa-

Ringkasan Cepat:

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menemukan indikasi ketidaktepatan sasaran bansos di Desa Kendalrejo, Pemalang.
Dari 480 warga desil 1 (kelompok termiskin), hanya 244 orang yang tercatat menerima bantuan sosial.
Ditemukan kasus inclusion error (warga mampu menerima bantuan) dan potensi exclusion error (warga miskin belum tercover).
Sebanyak 11 warga Desa Kendalrejo secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bansos karena merasa sudah mampu.
Pemprov Jateng menugaskan Biro Kesra Taskin untuk mendampingi pembenahan dan pemutakhiran data di tingkat desa.

PEMALANG, radartegal.com - Sistem penyaluran bantuan sosial di Jawa Tengah kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menemukan indikasi ketidaktepatan sasaran dalam pembagian bantuan sosial di Kabupaten Pemalang.

Temuan ini terungkap saat ia memeriksa langsung Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Selasa (20/10/2026). Pemeriksaan mendadak ini dilakukan untuk memastikan data kemiskinan di tingkat tapak benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Ketimpangan Data Penerima Bansos di Desa Kendalrejo

Pemeriksaan data dilakukan langsung oleh Gus Yasin—sapaan akrab Taj Yasin—bersama operator desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat. Langkah ini diambil karena wewenang pembukaan akses DTSEN berada penuh di tangan operator desa.

"Saya sudah minta untuk dibuka DTSEN-nya. Kita lihat DTSEN-nya yang ada di Desa Kendalrejo, nanti kita cek bareng-bareng," ujar Taj Yasin di hadapan warga.

Ia menegaskan bahwa pihak pemerintah provinsi tidak memiliki akses langsung untuk membuka data tersebut. Provinsi sejauh ini hanya menerima laporan berkala dari tingkat daerah.

"Karena yang bisa buka itu hanya operator (desa). Kami di provinsi enggak bisa buka itu. Kami hanya mendapatkan laporan," tambahnya.

Dari hasil audit data lapangan, tercatat ada 480 warga Desa Kendalrejo yang masuk ke dalam kategori desil 1. Kategori ini menandakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau sangat miskin.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan angka berbeda. Dari total 480 warga berhak tersebut, hanya 244 orang yang terkonfirmasi menerima bantuan dari pemerintah.