DPRD Kota Tegal Desak Evaluasi Data Kemiskinan

​TEGAL, radartegal.com – Komisi II DPRD Kota Tegal mendesak pemerintah kota setempat untuk segera mengevaluasi mekanisme pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah tegas ini diambil karena karut-marutnya proses pemutakhiran data dinilai menjadi biang keladi bantuan sosial (bansos) yang kerap tidak tepat sasaran.

​Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, menegaskan bahwa DTSEN adalah fondasi utama pemerintah dalam menyalurkan bansos, pelatihan kerja, hingga program pemberdayaan. Karena itu, validitas data—terutama untuk masyarakat kategori Desil 1 hingga 5—bersifat mutlak.

​"Kami menuntut transparansi mekanisme pembaruan data dari tingkat kelurahan sampai pusat. Banyak warga mengeluh kepada kami bahwa usulan perubahan data mereka belum terakomodasi di sistem," ujar Zaenal dalam rapat kerja bersama Dinas Sosial, Selasa (7/7/2026).

​Benang Kusut Sistem dan Nasib Miris Operator Lapangan

​Menurutnya, dalam rapat tersebut, terungkap dua masalah utama yang menghambat validasi data kemiskinan di Kota Tegal, yakni sistem pusat menggantung. Sejak Februari 2026, usulan perubahan data yang diajukan Pemkot Tegal belum mendapat respons atau persetujuan dari pemerintah pusat.

BACA JUGA: Regulasi Minuman Beralkohol: Mantan Ketua Pansus IV DPRD Kota Tegal Desak Raperda Minol Dikembalikan ke Pemkot

BACA JUGA: Wali Kota Dedy Yon Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi di DPRD Kota Tegal

"Selanjutnya, 16 operator relawan DTSEN yang menjadi ujung tombak verifikasi lapangan ternyata hanya menerima insentif Rp200.000 per bulan. Angka ini sangat tidak manusiawi dibanding beban kerja mereka yang tinggi," ujarnya. 

​Penguatan Puskesos dan Target Bansos

​Selain mendesak evaluasi beban kerja bagi 27 personel operator SIKS-NG, Komisi II DPRD juga mendukung rencana Pemkot Tegal untuk memperkuat kelembagaan mereka melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

​Zaenal berjanji akan terus mengawal dan mengawasi proses ini. Tujuannya jelas, agar program perlindungan sosial di Kota Tegal—termasuk PKH untuk 7.835 keluarga dan Program Sembako bagi 15.387 keluarga—bisa benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.

Sumber: