Rekor Performa Keuangan: Jateng Sukses Raih WTP 15 Tahun Berturut-turut!

radartegal.com — Tata kelola dana publik di Jawa Tengah kembali mencatatkan sejarah baru yang berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap efisiensi anggaran daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) secara resmi berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan prestisius ini menjadi capaian WTP ke-15 yang diraih Pemprov Jateng secara berturut-turut.

Pengumuman membanggakan tersebut disampaikan langsung dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi Jawa Tengah pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Senin 8 Juni 2026.

Keberhasilan ini menegaskan komitmen kuat birokrasi dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari indikasi penyimpangan sistemik.

BACA JUGA: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Pimpin Penanaman Pohon di Kampung Tirang Semarang

BACA JUGA: Rupiah Tembus Rp18 Ribu, Mahasiswa BEM SI Gelar Aksi di Depan BI Jateng

Capaian Transparansi Anggaran Jateng Tertinggi di Indonesia

Selain mempertahankan opini WTP selama 15 tahun tanpa jeda, Pemprov Jateng juga mengukir prestasi gemilang dengan mencatat angka Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sebesar 96,48 persen. Angka ini dinilai sangat impresif karena menempatkan Jawa Tengah di posisi tertinggi secara nasional, jauh melampaui rata-rata provinsi lain di Indonesia yang saat ini masih berada di kisaran 75 persen.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat, menyatakan bahwa opini WTP merupakan pilar fundamental dari akuntabilitas publik. Ia memuji kecepatan dan kedisiplinan Pemprov Jateng dalam mengeksekusi setiap rekomendasi perbaikan keuangan yang diberikan oleh auditor BPK.

“Ada hal yang sangat menarik dan menonjol, bahwa tingkat penyelesaian TLRHP atau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu adalah yang tertinggi di Indonesia,” kata Widhi Widayat dalam sambutannya di hadapan jajaran pimpinan daerah.

Komitmen Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Responsif

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh tim auditor BPK RI dan BPK Perwakilan Jateng atas evaluasi yang objektif. Baginya, mempertahankan predikat WTP ke-15 merupakan tantangan nyata agar jajaran dinas terkait tidak berpuas diri dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat di setiap pos belanja.

“Ini merupakan suatu tantangan besar bagi kita untuk selalu menciptakan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government),” ujar Ahmad Luthfi. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat menyelesaikan sisa rekomendasi administrasi sebelum batas waktu hukum 60 hari berakhir.

Realisasi Positif Pendapatan dan Belanja Daerah 2025

Berdasarkan data resmi riksa BPK, postur pertanggungjawaban APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan performa fiskal yang sehat. Realisasi pendapatan daerah berhasil menyentuh angka Rp23,761 triliun, atau setara dengan 96,38 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp24,654 triliun.

Sementara dari sisi penyerapan, realisasi belanja daerah serta belanja transfer mencapai Rp23,871 triliun, atau 94,61 persen dari pagu anggaran sebesar Rp25,231 triliun. Adapun untuk pembiayaan netto tercatat sebesar Rp577,049 miIiar, yang bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Sumber: