Strategi Ahmad Luthfi Cegah Korupsi Pasca OTT Beberapa Bupati: Kumpulkan Kepala Daerah dan KPK di Semarang

Strategi Ahmad Luthfi Cegah Korupsi Pasca OTT Beberapa Bupati: Kumpulkan Kepala Daerah dan KPK di Semarang

PASCA OTT- Menanggapi rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sempat mengguncang Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pembekalan eksklusif kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD.-Istimewa-

radartegal.comLangkah preventif radikal diambil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam menekan angka tindak pidana korupsi di wilayahnya. Menanggapi rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sempat mengguncang Jawa Tengah, Luthfi menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk memberikan pembekalan eksklusif kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Acara krusial ini berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Senin 30 Maret 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi para Bupati, Walikota, hingga Ketua DPRD kabupaten/kota untuk menyelaraskan komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih.

Fokus pada Pencegahan, Bukan Sekadar Penindakan

Dalam arahannya, Ahmad Luthfi secara tegas meminta KPK untuk mengedepankan fungsi edukasi dan supervisi. Ia berharap instansi vertikal dapat menjadi "penerang" bagi pejabat publik agar tidak terperosok ke dalam lubang korupsi.

"Saya mohon kepada KPK agar pencegahan lebih didahulukan. Penindakan itu jalan terakhir. Kami butuh pegangan dan pengawalan agar kebijakan tidak menyimpang dari aturan," ujar Luthfi.

BACA JUGA: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Lepas 21.975 Peserta Mudik-Balik Rantau Gratis 2026

BACA JUGA: Silaturahmi dengan Ulama, Gubernur Jawa Tengah Dapat Pesan Menyejukkan Ini

Namun, Luthfi juga memberikan peringatan keras. Baginya, integritas adalah tanggung jawab personal yang mutlak. Jika setelah pembekalan ini masih ada pejabat yang bermain api, maka risiko hukum sepenuhnya ditanggung individu yang bersangkutan.

"Melanggar hukum itu asasnya personal. Jadi, jika terjadi penyimpangan, itu sudah tanggung jawab pribadi, bukan institusi," tegasnya.

Penandatanganan Pakta Integritas: Bukan Formalitas Belaka

Sebagai bentuk komitmen nyata, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas yang melibatkan:

  • Gubernur & Wakil Gubernur Jateng
  • Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Seluruh Bupati & Walikota se-Jawa Tengah
  • Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

BACA JUGA: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Pastikan Penanganan Tanggul dan Sungai Bremi di Pekalongan

BACA JUGA: Wali Kota Tegal dan Rombongan Hadiri Halal bi Halal dengan Gubernur Jateng

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, yang hadir langsung bersama Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, mengapresiasi inisiatif ini. Menurut Fitroh, langkah Gubernur Ahmad Luthfi merupakan respons konkret atas tingginya aktivitas penindakan di Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Sinergi untuk Clear and Good Governance

Fitroh menjelaskan bahwa KPK kini masif melakukan monitoring di seluruh daerah di Indonesia. Ia menekankan bahwa Pakta Integritas yang ditandatangani harus menjadi kompas moral dalam bekerja.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait