Jadi Narsum di Talkshow Soal Pemilu, Ketua DPRD Jateng Sumanto Bilang Begini

SEMARANG, radartegal.com - Hingga saat ini masih terjadi perdebatan panjang terkait sistem pemilu yang paling ideal di Indonesia. Ironisnya, sejak 2009, pemilu di Indonesia sudah sangat liberal dan identik dengan politik berbiaya tinggi.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Jateng Sumanto saat menjawab pertanyaan salah satu peserta dalam Talkshow "Optimalisasi Sistem Manajemen Antipenyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif". Kegiatan digelar di Grhadika Bakti Praja Semarang, belum lama ini. 

Pertanyaan yang disampaikan itu, juga menyoal tingginya biaya yang Kepala Desa keluarkan saat nyalon Pilkades. Serta meminta rekomendasi usulan bagi Kades dan politisi yang sedang berjuang dalam kompetisi.

Menurut Sumanto, sistem pemilu bakal menjadi perdebatan panjang karena menyangkut masalah kompetisi. Sementara kompetisi elektoral yang saat ini cukup liberal menjadi permasalahan tersendiri.

BACA JUGA: Biang Kerok Kredit Macet dan Fiktif BKK di Jateng Diungkap Ketua DPRD Sumanto

BACA JUGA: Nanggap Reog, Ketua DPRD Jateng Sumanto Resmikan Pengaspalan Jalan Desa Dawung

"Kalau kompetisi berarti liberal. Peraturan kita sebenarnya liberal, termasuk Pilkada dan Pileg. Ini yang menjadi permasalahan," katanya.

Sumanto menilai, penerapan sistem proporsional tertutup dan terbuka juga sempat jadi perdebatan. Sementara dengan sistem proporsional terbuka saat ini, memungkinkan politisi dengan dukungan finansial tinggi lebih berpeluang untuk menang.

"Padahal dalam UUD 1945 dan Pancasila itu dipilih secara demokratis. Perdebatannya mulai tahun 2009 sudah pure liberal UU kita tentang Pilkada, Pileg, Pilpres,

sehingga ini akan terjadi perdebatan antara transparansi, jangan pilih kucing dalam karung dan biaya yang besar tadi," paparnya.

BACA JUGA: Resmikan Pembangunan Jalan Desa Gantiwarno, Ketua DPRD Jateng Sumanto Sampaikan Hal Ini

BACA JUGA: Tren Harga Pangan Terus Meningkat, Ketua DPRD Jateng Sumanto: Jangan Malu Jadi Petani

Terkait Pilkades, Sumanto mengatakan yang terjadi lebih kepada kultur masyarakat. Terlebih sistem yang ada sekarang menerapkan Pilkades melalui coblosan secara langsung oleh masyarakat.

Sumber: