DPRD Jateng Minta Ada Intervensi di Pertanian dan Perikanan, Dorong Pengentasan Kemiskinan

Radartegal.com- Untuk mendorong pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng), Ketua DPRD Jateng Sumanto meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng melakukan intervensi sektor pertanian dan perikanan. 

Sumanto terus mendorong upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Ia menyoroti kemiskinan banyak terjadi pada wilayah yang masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perikanan. 

Padahal jika digarap secara serius, dua sektor tersebut bisa menjadi andalan dan meningkatkan perekonomian.

"Dari sekitar 3 juta petani Jateng, sebagian besar luas lahannya dibawah 1.000 meter. Dengan harga gabah sekitar Rp6.500 per kilogram, penghasilannya tak lebih dari Rp1 juta sebulan," ujarnya dalam rilis yang diterima Kamis, 30 Oktober 2025.

BACA JUGA: Lahan Pertanian Produktif Semakin Sedikit, Ketua DPRD Jateng Khawatirkan Ketahanan Pangan 

BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Sumanto Ajak Masyarakat Beternak Ayam: Tingkatkan Ketahanan Pangan

Ia menambahkan, hanya petani yang luas lahannya 1 hektare ke atas bisa memiliki penghasilan bersih Rp5 juta hingga Rp6 juta per bulan. 

Penghasilan para petani sebelumnya semakin sedikit saat harga gabah hanya Rp3.500 hingga Rp4.000 per kilogram. 

Sumanto menyebut selama ini sebagian besar petani di Jateng kurang sejahtera karena memiliki luas sawah yang terbatas. 

Dengan keterbatasan luas lahan persawahan tersebut, produksi padi yang mereka hasilkan tak bisa maksimal. Akibatnya, penghasilan para petani juga minim, bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Saat itu, bahkan banyak petani yang merugi karena hasil panen tak mampu menutup biaya produksi. Terlebih mereka masih harus membeli pupuk yang mahal saat musim tanam.

"Sekarang dengan harga gabah yang relatif bagus mengapa mereka belum sejahtera? Karena rata-rata luas sawahnya hanya segitu. Perlu ada intensifikasi agar petani dengan luas lahan pertanian 1.000 meter bisa menghasilkan lebih dari Rp1 juta sebulan," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, setiap tahun Pemprov dengan DPRD Jateng menganggarkan renovasi 17 ribu Rumah Tak Layak Huni (RTLH) bagi warga miskin. 

Sumber: